Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi VI DPR, Sartono Hutomo, mendukung peringatan keras dan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang bakal mendepak direksi BUMN yang malas hingga nakal.
Menurutnya, evaluasi besar-besaran manejemen tersebut diperlukan untuk memastikan BUMN dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Sartono pun memastikan, pihak mengawal dan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan arahan Presiden ini. Baginya, sudah saatnya BUMN mengalami reformasi besar-besaran, jika perlu dilakukan revolusi dalam tata kelola BUMN.
“Kita tidak bisa lagi mentolerir budaya kerja yang lamban, tidak produktif, atau hanya mementingkan kelompok atau kepentingan pribadi,” kata Sartono kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).
Sartono menekankan, direksi dan seluruh jajaran pegawai BUMN harus bekerja maksimal dan berorientasi penuh pada pelayanan publik. Pasalnya, direksi dan seluruh jajaran pegawai BUMN tidak bekerja untuk segelintir pihak.
“BUMN harus kembali kepada jati dirinya menjadi agen pembangunan dan lokomotif perekonomian nasional, yang berkontribusi langsung terhadap kemakmuran serta kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrat ini mengingatkan, BUMN atau perusahaan pelat merah RI harus menjadi motor penggerak perekonomian bangsa. Sehingga, setiap direksi BUMN harus mempunyai integritas yang kuat dan jauh dari sifat serta perilaku koruptif.
“Tentunya BUMN akan maju jika direksi dipilih berdasarkan kompetensi, mempunyai integritas tinggi baik akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan fairness dijalankan dengan serius, serta kejujuran dan adaptif dalam tren pasar,” pungkas Sartono.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta evaluasi besar-besaran pada direksi BUMN. Dia menyatakan praktik-praktik kurang efisien yang ada di BUMN harus ditinggalkan.
Menurutnya, masih banyak praktik bisnis yang buruk dan dipertahankan sejak zaman dahulu.
“Saya minta atas nama bangsa dan rakyat. Saya minta semua direksi, buat yang terbaik tinggalkan praktik zaman dulu, mungkin yang kurang efisien. Dan praktik nggak benar harus ditinggalkan,” ujar Prabowo di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).
Prabowo menyerukan evaluasi besar-besaran manajemen BUMN. Dia bilang evaluasi harus dilakukan dengan melihat watak, akhlak, hingga prestasinya.
Menurutnya, kalau ada direksi BUMN yang malas-malasan, melakukan praktik yang tidak benar, bahkan sampai menyalahgunakan wewenang, lebih baik dipecat dan digantikan posisinya.
