Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Supriyanto, menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024, pada 26 Juni 2025 yang mengatur skema pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah, berpotensi melanggar konstitusi.
Pasalnya, kata dia, jeda waktu 2-2,5 tahun antara pelaksanaan pemilu nasional dengan pemilu lokal, mengakibatkan pemilihan anggota DPRD tidak dapat dilaksanakan setiap lima tahun sekali.
“Sehingga tidak sesuai dengan amanat pasal 22 E Undang Undang Dasar Tahun 1945,” kata Supriyanto kepada wartawan, Ahad (6/7/2025).
Legislator asal Dapil Jawa Timur ini menjelaskan, bunyi Pasal 22 E UUD 1945 secara tegas menyebutkan bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali, untuk memilih presiden, wakil presiden , DPR , DPD , dan DPRD.
Masalah berikutnya, MK masuk dan mengambil kewenangan open legal policy ( kebijakan hukum terbuka) yang merupakan kewenangan pembentuk UU, DPR dan pemerintah.
“Pembentuk UU dapat merumuskan detail pengaturan undang undang, secara lebih spesifik, selama tidak bertentangan dengan konstitusi. MK seharusnya bertindak sebagai Guardian of constitution, pengawal konstitusi,” jelasnya.
Menurutnya, tugas pokok MK, adalah melakukan uji materi apakah sebuah UU bertentangan dengan UUD 1945 apa tidak. MK tidak boleh menambah norma baru dalam UU.
“Problem ketiga, MK cenderung tidak konsisten dari waktu ke waktu. Contoh terkait uji materi presidential threshold atau PT. Pada awalnya MK selalu menolak uji materi terkait PT. MK berdalih bahwa PT merupakan open legal policy, namun pada akhirnya MK menghapuskan presidential Threshold,” ungkapnya.
Kemudian contoh lain adalah Keputusan MK nomor 55/PUU-XVII/2019, terkait keserentakan pemilu. DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi sistem keserentakan pemilu yang disarankan oleh MK, dan kemudian diterapkan pada pemilu 2024.
Pemilu serentak 2024 selesai digelar, namun muncul putusan baru yaitu Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, tahun 2025 yang mengatur pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah.
Problem lainnya yaitu Keputusan MK terkait pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah, justru merusak siklus kepemimpinan, dan pelembagaan pemilu lima tahunan.
“Sehingga kita semua berharap konsistensi dari MK untuk menjaga demokrasi di Indonesia,” pungkasnya.
