Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi X DPR RI, Adde Rosi Khoerunnisa, meminta pemerintah mempergunakan anggaran pendidikan dengan efektif dan tepat sasaran.
Hal tersebut dikatakan Adde setelah pemerintah menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
“Jika anggaran pendidikan tidak digunakan sebagaimana mestinya dan tidak fokus, maka potensi kebocoran akan terus terjadi dan kualitas pendidikan akan menurun,” kata Adde dalam keterangan persnya, Sabtu (16/8/2025).
Menurut Adde, penggunaan dana pendidikan dengan tidak tepat sasaran dapat berdampak pada pertumbuhan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Dia pun menyoroti beberapa persoalan tentang alokasi dana pendidikan, salah satunya pengelolaan anggaran untuk Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (PTKL) yang dinilai tidak tepat sasaran.
Adde menjelaskan, pada APBN 2025, PTKL menghabiskan 39 persen anggaran fungsi pendidikan. Sementara Kemendiktisaintek hanya mengelola 22 persen.
Padahal, dia menilai jumlah mahasiswa di PTKL jauh lebih kecil dibandingkan mahasiswa di PTN yakni 200 ribu.
Jumlah mahasiswa PTN sendiri tercatat mencapai 3,9 juta di perguruan tinggi negeri (PTN) dan 4,4 juta di perguruan tinggi swasta (PTS).
Penyelenggaraan PTKL saat ini tersebar di 24 kementerian dan lembaga dengan total 124 perguruan tinggi dan 892 program studi.
“Perlu penataan dan penyederhanaan PTKL, termasuk menghapus program studi umum yang tidak sesuai mandat undang-undang,” tegasnya.
Selain soal PTKL dan PTN, Adde juga menyoroti pernyataan Prabowo Subianto yang ingin meningkatkan kesejahteraan guru dan melalui alokasi dana sebesar Rp178,7 triliun.
“Kesejahteraan guru adalah kunci pendidikan berkualitas, karena guru dan dosen adalah motor penggerak transformasi pengetahuan,” tambah Adde.
Karenanya, Adde memastikan pihaknya dari Fraksi Golkar mendukung penuh rencana penganggaran dana pendidikan yang diajukan Prabowo.
“Kami akan memastikan pendidikan berkualitas dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia,” tegas Adde.
Untuk diketahui, pemerintah menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun RAPBN 2026, atau setara 20 persen dari APBN sesuai amanat undang-undang.
Anggaran sebesar 20 persen dari total APBN akan difokuskan untuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru dan dosen, beasiswa bagi siswa dan mahasiswa, penguatan sarana prasarana pendidikan, serta kurikulum yang relevan.
