Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi VI DPR, Sartono Hutomo, menilai positif langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyalurkan dana milik pemerintah di Bank Indonesia (BI) sebesar Rp 200 triliun ke bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Sartono berharap, agar penyaluran atau penempatan anggaran sebesar Rp 200 triliun dapat disalurkan secara tepat sasaran untuk memberikan efek pengganda bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kebijakan ini pada prinsipnya positif karena dapat memperkuat likuiditas perbankan sekaligus mempercepat penyaluran kredit ke sektor riil. Dan jika diarahkan secara tepat ke sektor produktif seperti UMKM, infrastruktur, dan industri, kebijakan ini akan memberi efek pengganda yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Sartono kepada wartawan di Jakarta, Jumat (12/9/2025).
Sartono menuturkan, secara akademis, kebijakan ini dapat dipahami sebagai bentuk ekspansi fiskal yang dipadukan dengan instrumen moneter untuk mempercepat transmisi ke sektor riil.
Ia menjelaskan, merujuk teori credit channel, efektivitas tambahan likuiditas akan sangat bergantung pada kesehatan permintaan kredit dan tata kelola perbankan.
“Dengan sinergi yang baik, suntikan Rp200 triliun ini dapat berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan PDB,” jelasnya.
Atas dasar itu, Sartono meminta adanya penerapan keep buying strategi usai ditempatkanya anggaran sebesar Rp 200 triliun ke 6 bank Himbara.
Menurutnya, langkah ini diperlukan sehingga bisa membeli barang dan jasa yang dibutuhkan. Baik kebutuhan pokok dan atau apapun yang dibutuhkan.
“Kalau rakyat masih membeli berarti ada permintaan untuk menjaga ekonomi tetap tumbuh tidak stagnan ataupun decline,” tegasnya.
Lebih lanjut Sartono mengingatkan, berdasarkan pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa tambahan likuiditas tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kredit. Terutama bila bank-bank tersebut terlalu berhati-hati atau permintaan kredit dari sektor riil masih lemah.
“Karena itu, saya menekankan agar dana besar ini dikelola dengan hati-hati dan transparan. Penggunaan dana harus jelas, dapat diaudit, serta benar-benar disalurkan untuk kegiatan produktif, bukan sekadar investasi ke instrumen jangka pendek,” papar Sartono.
Politisi Partai Demokrat berharap, bank Himbara juga tidak tergesa-gesa dalam menyalurkan dana tanpa analisis risiko yang memadai. Pasalnya, kesalahan pengelolaan tidak hanya berpotensi menurunkan kualitas kredit dan memunculkan NPL, tetapi juga bisa menjadi temuan yang merugikan di kemudian hari.
“Oleh karena itu, Pemerintah, OJK, dan DPR perlu melakukan evaluasi berkala untuk memastikan kebijakan ini benar-benar memberi manfaat nyata bagi perekonomian rakyat,” pungkasnya.
