Jakarta, JurnalBabel.con – Wacana perubahan sistem Pilkada dipilih langsung oleh rakyat menjadi perwakilan melalui DPRD dinilai menguntungkan partai politik atau parpol yang sudah berdiri lama. Alhasil, wacana tersebut menjadi warning bagi parpol penguasa untuk berhati-hati.
Pakar komunikasi politik, Hendri Satrio (Hensa) mengatakan, Pilkada tidak langsung atau melalui DPRD menguntungkan partai politik yang sudah berdiri lama. Pasalnya, mereka memiliki basis massa yang kuat, sehingga lebih mudah meraih kursi DPRD yang akan memilih kepala daerah.
“Partai-partai yang sudah berdiri lama ini otomatis sudah memiliki basis massa yang kuat di daerahnya, sehingga menguntungkan jika Pilkada digelar tidak langsung,” ujar Hensa, Kamis (15/1/2025).
Hensa mengingatkan, wacana pelaksanaan Pilkada tidak langsung jangan hanya dipertimbangkan sekadar masalah biaya politik yang semakin mahal.
Founder Lembaga Survei KedaiKOPI ini menilai, wacana Pilkada melalui DPRD akan lebih diterima publik jika penekannya perbaikan sistem demokrasi dan kedewasaan serta pendidikan politik dalam jangka waktu yang sementara.
Sehingga, ada hal yang perlu dibuktikan akan dibenahi partai politik dan pemangku kebijakan kepentingan, salah satunya pemberantasan politik uang.
“Mungkin wacana tersebut akan lebih diterima jika penekanannya atas dasar perbaikan sistem demokrasi, dan tidak dalam waktu lama semisal hanya dua kali saja baru dilanjut lagi Pilkada digelar secara langsung,” katanya.
Lebih lanjut Hensa menyoroti keputusan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2014 membatalkan Pilkada melalui DPRD melalui Perppu terhadap UU Pilkada yang baru disahkan DPR.
Menurutnya, SBY menerbitkan Perppu karena sadar partainya tidak memiliki basis massa akar rumput yang cukup kuat saat itu dan tidak diuntungkan Pilkada melalui DPRD.
“Demokrat pada saat itu kan menang karena SBY menjadi presiden, bukan berarti ia punya akar rumput yang kuat,” ungkapnya.
Maka itu, partai penguasa saat ini harus berhati-hati menyikapi wacana Pilkada tidak langsung. Karena partai yang bergantung pada efek coattail sosok atau figur tertentu berisiko kalah saing dan kehilangan kursi eksekutif di daerah.
“Partai penguasa harus hati-hati, karena yang siap dengan wacana tersebut justru adalah partai-partai lama yang punya akar rumput kuat,” pungkasnya.
