Jakarta, JurnalBabel.com – Pakar komunikasi politik, Hendri Satrio (Hensa), menilai Presiden Prabowo Subianto tidak bersikap anti-kritik.
Menurutnya, Prabowo justru memahami cara menangani kritik secara efektif, meski kadang terlihat emosional atau “baper” dalam meresponsnya.
Hal tersebut ia sampaikan dalam acara diskusi secara daring bertajuk “Dinamika Politik Awal Tahun: Prabowo Anti Kritik” yang diselenggarakan oleh Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita. Acara itu menghadirkan sejumlah narasumber seperti Peneliti BRIN R. Siti Zuhro, Chusnul Mar’iyah, Bambang Harymurti, dan juga Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat.
“Pak Prabowo itu tidak anti kritik, menurut saya dia memahami bagaimana menangani kritik termasuk dengan berdialog dan merangkul semua,” kata Hensa kepada wartawan, Selasa (10/2/2026).
“Dia bisa satu sisi keras terhadap kritik-kritik program flagshipnya, meski juga dia bisa menunjukkan sisi baper (bawa perasaannya),” lanjutnya.
Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu mencontohkab respons Prabowo di Rakor Pemerintah Pusat dan Daerah yang menantang para pijak yang tidak suka dengan kebijakannya untuk bertarung di Pemilu 2029.
Menurut Hensa, itu menunjukkan sisi emosional dari Prabowo, tetapi tidak bisa disebut bahwa ia anti-kritik.
“Rakornas kemarin Prabowo ngomong ‘Kalau gak suka dengan kebijakan saya, tarung di 2029,’ nah apakah itu anti-kritik? Enggak. Cuma dia baper aja dan baper itu manusiawi,” ujarnya.
Hensa berpendapat, stigma anti-kritik muncul karena kesenjangan kualitas (gap) antara Prabowo dengan para pembantunya, sehingga masukan sulit sampai optimal.
Pejabat negara, menurutnya, cenderung menghindari komunikasi langsung dengan masyarakat karena takut blunder yang berujung reshuffle.
“Pemerintahan Pak Prabowo tidak cukup kuat mental untuk menanggapi kritikan-kritikan yang muncul dari krisis komunikasi yang ditimbulkan oleh para pejabat negara itu,” kata Hensa.
“Saat ini, pejabat-pejabat negara sekarang menghindari berkomunikasi langsung dengan rakyat, karena mereka takut blunder, kemudian menjadi masalah di mereka yang bisa membuat mereka kena reshuffle,” jelasnya.
Meski demikian, Hensa melihat ada perbaikan dalam komunikasi pemerintah.
Beberapa figur seperti Mensesneg Prasetyo Hadi dan Seskab Teddy Indra Wijaya mulai aktif menjelaskan kebijakan ke publik, sehingga tekanan komunikasi tidak sepenuhnya jatuh ke Presiden.
“Meski kini Mas Pras atau Mas Teddy yang bukan berlatar belakang komunikasi ini mulai muncul sebagai juru bicara, namun seharusnya peran ini dilakukan oleh ahli-ahli komunikasi yang ada di pemerintahan,” tambahnya.
Dalam konteks Hari Pers Nasional, Hensa menilai komunikasi publik menjadi pekerjaan rumah bersama.
Ia menilai pemerintah perlu memperkuat respons komunikasi terhadap kritik faktual, sementara pers dan publik menjaga ruang kritik agar tetap sehat, bukan berubah menjadi stigma atau serangan personal.
“Kritik yang sehat justru membantu pemerintah membaca persoalan ekonomi, hukum, dan komunikasi yang sama-sama mendesak untuk ditangani,” ujar Hensa.
Oleh karena itu, Hensa menilai meski Prabowo tidak menutup diri dari kritik, terutama pada program unggulannya, ia tetap membutuhkan dukungan komunikasi yang lebih solid dari jajaran kabinet agar persepsi “anti-kritik” tidak terus membesar.
“Harus diakui memang gap kualitas antara Prabowo dan para pembantunya di pemerintahan memang memperparah kondisi komunikasi yang akhirnya menyebabkan Prabowo mendapatkan label anti-kritik, dan seharusnya para jajaran mulai menyadari akan komunikasi yang baik,” pungkas Hensa.
