Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi XII DPR Fraksi Partai Demokrat, Sartono Hutomo, meminta pemerintah menyiapkan mitigasi resiko dan perencanaan opsi lain dibalik langkah Indonesia untuk mengimpor komoditas energi atau BBM dari Amerika Serikat (AS) yang merupakan bagian kesepakatan dagang terkait kebijakan tarif resiprokal Presiden Donald Trump.
Menurutnya, perlunya mitigasi resiko dan perencanaan opsi lain lantaran dalam konteks kedaulatan energi, ketergantungan yang tinggi pada impor bisa menempatkan dan melemahkan posisi tawar Indonesia di pasar global. Terlebih jika pemasok utama dipaksa melalui satu negara dengan rute panjang serta biaya transportasi tinggi.
“Oleh sebab itu strategi impor harus seimbang dengan upaya memperkuat basis produksi dalam negeri agar tidak menjadi aturan main yang merugikan Indonesia dan memberatkan APBN maupun konsumen,” kata Sartono kepada wartawan, Jumat (27/2/2026).
Lebih lanjut Sartono menekankan, pemerintah untuk mempercepat produksi migas nasional sebagai mitigasi risiko eksternal. Rencana dan isu impor minyak dari AS telah menggarisbawahi betapa pentingnya Indonesia mempercepat produksi nasional sebagai upaya mitigasi terhadap volatilitas harga global dan spekulasi pasar.
”Capaian produksi oleh Pertamina Hulu Energi yang mencapai sekitar 1,03 juta BOEPD sepanjang 2025 menunjukkan kinerja hulu migas nasional yang signifikan,” tuturnya.
“Namun capaian tersebut harus dipadatkan lagi melalui percepatan eksplorasi, keberhasilan monetisasi cadangan baru, dan penguatan kapasitas teknis seperti teknologi-teknologi modern yang relevan,” tambah Sartono.
Tak hanya itu, lanjut Sartono, kebijakan energi pemerintah juga harus proaktif mendorong ketahanan struktural energi Indonesia. Sartono memastikan, Komisi XII DPR akan terus mendorong pembenahan regulasi, kebijakan fiskal yang kompetitif, inklusi teknologi dan investasi yang produktif.
“Agar kedaulatan energi tetap menjadi tujuan utama sehingga Indonesia tidak selalu menjadi pembeli pasif dalam hal energi dan migas dipanggung global,” pungkas legislator asal dapil Jawa Timur ini.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya memastikan pemerintah bakal mengurangi porsi impor komoditas migas dari Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika gegara mengimpor komoditas migas senilai US$15 miliar dari AS.
Bahlil menegaskan masih mengkaji besaran impor migas yang bakal dialihkan dari tiga benua tersebut, tetapi dia memastikan akan memangkas impor migas paling besar dari Asia Tenggara, yang dalam hal ini Singapura.
Bahlil juga memastikan volume impor LPG, minyak mentah, dan bensin yang dilakukan Indonesia tetap dalam besaran yang sama atau tidak mengalami peningkatan.
Sekadar catatan, Pemerintah Indonesia dan AS resmi menandatangani poin-poin kesepakatan perjanjian tarif resiprokal, salah satu poinnya memuat kepastian pembelian komoditas energi dari AS senilai total US$15 miliar atau setara Rp253,4 triliun (kurs Rp16.894).
Dalam dokumen yang dirilis Gedung Putih, Indonesia diwajibkan mendukung dan memfasilitasi pembelian LPG senilai US$3,5 miliar atau setara Rp59,13 triliun.
Selain itu, Indonesia juga akan mengimpor minyak mentah atau crude oil dari Negeri Elang Bondol dengan nilai US$4,5 miliar atau setara Rp76,02 triliun.
Terakhir, Indonesia juga harus mengimpor bahan bakar minyak (BBM) atau bensin olahan senilai US$7 miliar atau setara Rp118,26 triliun.
