JurnalBabel.com – Anggota Komisi IX DPR, Ashabul Kahfi, menjadi narasumber Pelatihan Manajemen Reputasi Digital yang digelar Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan di Pusat Dakwah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Sabtu, (2/5/2026).
Pelatihan tersebut untuk memperkuat literasi, tabayun, dan pemeliharaan citra organisasi di tengah derasnya arus informasi digital,
Kegiatan tersebut menghadirkan materi “Kolaborasi Legislator dan Masyarakat Sipil dalam Tabayyun Kebijakan Publik”. Materi disampaikan pada pukul 20.00–21.30 WITA dan diikuti kader serta unsur Muhammadiyah Sulsel yang hadir dalam forum pelatihan bertajuk “Merawat Reputasi, Menubuhkan Islam Berkemajuan”.
Dalam paparannya, Ashabul menyoroti informasi tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Kahfi menjelaskan, pencerahan atau pembersihan 11 juta kepesertaan BPJS memang sempat terjadi, sementara sekitar 40 juta nama yang terdampak data juga sedang menjadi perhatian untuk proses reaktivasi.
Namun, ia menegaskan tidak semua informasi yang beredar tentang BPJS benar.
“Sampai hari ini belum ada pemutihan untuk peserta yang menunggak,” ujar Kahfi, Merujuk pada isu penghapusan tunggakan iuran BPJS yang beredar di masyarakat.
Kahfi mengatakan informasi yang keliru tentang kebijakan publik dapat merusak kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan lembaga layanan.
Ia menilai masyarakat perlu menyetujui kabar yang meremehkan sumber resmi, termasuk BPJS Kesehatan, kementerian terkait, atau wakil rakyat yang membidangi isu tersebut.
Selain BPJS, Kahfi juga menyampaikan informasi mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sering menjadi perbincangan di ruang digital.
Ia menjelaskan, angka Rp15.000 dalam program tersebut bukan seluruhnya untuk menu makanan, melainkan mencakup biaya operasional, termasuk kehormatan, transportasi, listrik, dan kebutuhan pendukung lainnya.
Menurut Kahfi, biaya menu MBG berada pada kisaran Rp10.000, sementara biaya lain masuk dalam program struktur pembiayaan.
Ia juga menjelaskan bahwa pembayaran Rp6 juta per hari ke dapur bukan keuntungan bersih, melainkan pengganti biaya investasi dan operasional yang telah dikeluarkan penyelenggara dapur.
Kahfi menambahkan, pengawasan terhadap program publik tetap harus berjalan meskipun masyarakat diminta tidak mudah percaya pada hoaks.
Ia mengatakan kritik, evaluasi, dan pengawasan merupakan bagian penting dari fungsi DPR RI, terutama terhadap kementerian dan badan yang menjadi mitra kerja Komisi IX.
“Program-program ini memiliki tujuan yang mulia, tetapi bahwa dalam pelaksanaannya di lapangan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan SOP-nya, petunjuknya, ya itulah yang perlu kita kawal,” kata Kahfi.
Ia meminta peserta membedakan kritik berbasis data dengan informasi yang tidak terverifikasi.
Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan menyelenggarakan pelatihan ini sebagai bagian dari upaya menjaga marwah, nilai, dan informasi citra positif Muhammadiyah di tengah dinamika digital. Kegiatan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat dakwah, pembinaan kader, serta pengembangan amal usaha Muhammadiyah.
Melalui pelatihan ini, Muhammadiyah Sulsel berharap kader dan pengelola amal usaha semakin cakap mengelola reputasi organisasi digital.
Forum tersebut juga menjadi ruang kolaborasi antara legislator dan masyarakat sipil agar informasi kebijakan publik dapat dipahami secara benar, benar, dan disampaikan kembali kepada masyarakat dengan bertanggung jawab.
