Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi I DPR Syaiful Bahri Anshori setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi yang ingin hanya Badan Keamanan Laut atau Bakamla yang diberi kewenangan jaga laut Indonesia. Hal itu agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam menjaga perairan di tanah air.
“Semangatnya sama. Kita jangan tumpang tindih menyangkut anggaran, tugas pokok dan fungsi (Tupoksi). Sehingga perlu ada satu konsorsium/lembaga keamanan laut,” ujar Syaiful Bahri Anshori di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2020).
Menurut Syaiful, saat ini terjadi tumpang tindak kewenangan dalam menjaga laut antara Bakamla, TNI Angkatan Laut, Polisi Air serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sehingga banyak terjadi permasalahan di laut.
“Ini (Hanya Bakamla jaga laut-red) agar fokus. Sehingga pengawasannya lebih cepat dan mudah,” katanya.
Lebih lanjut politisi PKB ini mengungkapkan terjadi ego sektoral antara kementerian/lembaga dalam menjaga laut. Pada akhirnya pengawasannya menjadi sulit.
Contoh kasus banyak terjadi kapal asing masuk ke Selat Malaka untuk mengambil ikan. Selanjutnya banyak WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di Laut Cina Selatan. Terbaru belum lama ini Tiongkok mengklaim Laut Natuna.
Untuk merealisasikan hal itu, kata Syaiful yang juga anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini tidak mudah. Perlu merevisi dan membuat beberapa peraturan perundang-undangan. Diantaranya UU Kepolisian, UU TNI, RUU Bakamla yang sedang diperjuangkan Komisi I serta bila perlu di buat RUU Omnibus Law tentang Keamanan Laut.
“Jadi UU nya kita buat Omnibusnya. Sehingga kekayaan alam kita tidak hilang,” tuturnya.
Legislator asal Jawa Timur ini juga mengingatkan setelah RUU Omnibus tentang Keamanan Laut, pemerintah harus segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP). Hal itu agar UU bisa segera dijalankan.
“Tinggal dibuat UU-nya dan peraturan turunannya (PP) dan anggarannya harus ditingkatkan,” pungkasnya. (Bie)
Editor: Bobby
