Jakarta, JurnalBabel.com – Vaksinasi gotong royong berbayar bagi indvidu yang diadakan PT Kimia Farma mulai Senin, 12 Juli 2021, menjadi polemik di masyarakat. Vaksinasi ini akan menggunakan vaksin dari Sinopharm.
Adapun biaya untuk vaksinasi berbayar bagi indvidu ini adalah sebesar Rp321.660 untuk satu dosis penyuntikan dan biaya pelayanan sebesar Rp117.910.
Individu yang hendak divaksin per satu kali suntikan harus membayar Rp439.570. Dengan demikian, untuk 2 kali suntikan, biaya yang dikeluarkan sebesar Rp879.140.
Tarif tersebut seperti yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021.
Dibukanya klinik vaksinasi tersebut atas dasar riset beberapa lembaga bahwa terdapat permintaan (demand) dari kelompok masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi secara individu agar segera mendapat perlindungan kesehatan pribadi.
Vaksinasi Gotong Royong individu ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 19 Tahun 2021 tentang perubahan atas Permenkes No 10/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.
Anggota Komisi IX DPR, Ashabul Kahfi, mengatakan sejak isu ini mulai digulirkan Pemerintah di Komisi IX DPR, pihaknya sudah mempertanyakan dimensi keadilan serta model vaksinasi yang disebut ‘gotong royong’ ini.
“Apakah pemerintah bisa menjamin ketersediaan vaksin bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang menjadi skala prioritas?,” kata Ashabul Kahfi mempertanyakan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (11/7/2021).
Seingatnya, berdasarkan penjelasan Menteri Kesehatan (Menkes), vaksin gotong royong ini diambil dari jenis vaksin yang berbeda dan tidak akan mengganggu kuota masyarakat.
Selain itu, lanjut dia, vaksin gotong royong ini kata Pemerintah merupakan upaya Pemerintah membuka partisipasi masyarakat agar bisa mengakselerasi kesuksesan vaksinasi.
Sebab itu, kata Ashabul, dalam rapat dengar pendapat (RDP) terdekat dengan Pemerintah, pihaknya akan cek ulang ketersediaan vaksin saat ini. Apa betul vaksin gotong royong dilaksanakan sebagaimana penjelasan awal.
“Intinya, jumlah vaksin gratis untuk rakyat jumlahnya harus sesuai target awal, jangan dikurangi untuk kepentingan vaksin gotong royong,” tegasnya.
Selain itu, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini meminta Pemerintah harus transparan terkait sumber pengadaan vaksin gotong royong ini. Pasalnya, kata dia, ada rumor bahwa jenis vaksinya Sinopharm baru-baru ini Indonesia dapat hibah 500 ribu jenis vaksin jenis tersebut dari Uni Emirat Arab.
“Rumor itu belum tentu benar, tapi Pemerintah harus bersikap transparan. Jangan ada dusta di antara kita,” katanya.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR ini menandaskan bahwa jika semuanya dilakukan secara terbuka, tidak ada masalah dengan vaksin gotong royong ini. (Bie)
