Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Ahmad Yohan, meminta pemerintah tidak menggunakan tindakan represif dalam pelaksanaan PPKM Darurat.
Menurutnya, pendekatan yang dilakukan harus bersifat public health services di tengah wabah Covid-19.
“Pengerahan panser Anoa TNI dan kenderaan taktis Brimob yang dikerahkan di 4 titik PPKM darurat justru menciptakan mencekam dan mengancam. Ini berlebihan. Memangnya mau perang dengan rakyat?,” kata Ahmad Yohan, dikutip dari akun instagram resmi Fraksi PAN DPR, Minggu (11/7/2021).
Ia mengatakan, saat ini persoalan yang dihadapi adalah kelangkaan tabung oksigen, obat-obatan, dan vitamin. Karena itu, BUMN semestinya meningkatkan produksi agar segera bisa mengatasi persoalan ini.
“Termasuk rasio Bed Occupancy Rate (BOR) beberapa rumah sakit di daerah dengan kasus tertinggi, rasio BOR-nya sudah di atas 90%. Padahal idealnya itu 70%-80%. Artinya banyak RS yang sudah over capacity akibat tingginya pasien Covid-19. Ini masalah pelayanan yang harus dijawab pemerintah,” ujarnya.
Anggota Komisi XI DPR ini mengungkapkan, pada gelombang I COVID-19, ada rumah sakit BUMN yang rasio BOR-nya masih rendah sekitar 65%. Jumlah kunjungan rawat inap /Number of Inpatient Visits juga masih rendah. Padahal RS lain banyak yang sudah over capacity.
“Kesannya RS BUMN hanya melayani kalangan tertentu. Mestinya pelayanan RS itu jangkauannya lebih luas, hingga ke orang-orang yang tidak mampu. Tidak masuk akal, di saat RS lain sudah tidak tampung pasien, tapi RS BUMN malah rasio BOR-nya hanya 65%,” sesalnya. (Bie)
