Jakarta, JurnalBabel.com – Hari ini sebanyak 575 anggota DPR terpilih periode 2019-2024 dilantik di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). Berbagai harapan agar DPR periode kali ini lebih baik dari periode sebelumnya pun muncul.
Salah satunya datang dari peneliti hukum dan konstitusi Setara Institute, Inggrit Ifani. Ia berharap belajar dari aksi demontrasi mahasiswa dan masyarakat sipil yang masiv belakangan ini menolak RUU KUHP ataupun Perubahan UU KPK, anggota DPR terpilih mampu dan bersedia memberi ruang untuk mendengar dan mempertimbangkan aspirasi rakyat.
“Karena memang secara hukum masyarakat mempunyai hak menyuarakan pendapatnya dalam pembentukan suatu UU. Yang pada dasarnya, persetujuan mayoritas rakyat menunjukkan legitimasi suatu produk hukum DPR,” kata Inggrit Ifani saat dihubungi, Selasa (1/10/2019).
Selain itu, Inggrit juga berharap untuk anggota DPR baru lebih mementingkan kepentingan rakyat, ketimbang kepentingan politis mereka semata.
Menurut Inggrit, agar kinerja DPR maksimal adalah perlu mengharmonisasikan setiap RUU yang dibahas dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait. Karena, kalau setiap RUU yang digodok ternyata telah dinyatakan batal normanya oleh MK, dan DPR kembali memungut norma tersebut.
“Berarti ada ketidakpatuhan pada sistem ketatanegaraan kita, dan hal semacam ini merupakan preseden yang buruk,” ujarnya.
Pada periode ssbelumnya, memang ada 5 RUU yang ditunda pengesahannya. Yakni RKUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU Ketenagakerjaan. Inggrit tidak akan jawab mana yang harus didahulukan disahkan, tapi ia justru berharap DPR periode ini mau merombak RUU yang kontroversial atau bermasalah secara substansi. Seperti, RKUHP.
“Gelombang demonstrasi yang besar menunjukkan ketidaksetujuan rakyat atas RUU tersebut, saya betul-betul berharap DPR periode ini bersedia menjembatani aspirasi rakyat ini,” tegasnya.
“Buat saya, bukan hanya penolakan masyarakat yang mendelegitimasi RUU tsb, tapi secara substansi RKUHP akan menimbulkan banyak persoalan dikemudian hari atau bahkan kerja masyarakat sipil yang telah berhasil saat ini akan kembali mundur (demosi),” pungkasnya.
