Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota DPR Fraksi Demokrat, Sartono Hutomo, merasa bingung dan tidak habis pikir dengan sikap/penanganan pihak Kepolisian dalam menangani unjuk rasa atau demo. Utamanya penanganan aksi demo beberapa waktu lalu di sekitar Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Bahkan sampai menelan korban jiwa karena mahasiswa menuntut agar Presiden Jokowi keluarkan Perppu KPK.
Aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa, aktivis anti korupsi hingga pelajar turun ke jalan, agar pembahasan RKUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Minerba, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertanahan, ditunda pembahasannya. Atau dilanjutkan pembahasannya pada periode DPR 2019-2024. Aspirasi itu di dengar oleh Presiden Jokowi yang pada akhirnya 5 pembahasan RUU itu diminta oleh Jokowi ditunda.
“Rezim dulu itu kalau ada demo polisi atur lalu lintas, demo di kawal. Sekarang terjadi bentrokan ada kerusakan,” kata Sartono di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).
Menurut Sartono, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sedang tidak baik, harus dibenahi serta dikembalikan ke nilai-nilai demokrasi. Utamanya meningkatkan daya beli rakyat, kemiskinan berkurang dan udara ramah lingkungan.
“APBN itu bisa tumbuh kebangkan perekonomian. Kalau ekonomi melemah sangat berpotensi tersinggung, terjadi bentrok,” tuturnya.
Sartono juga menambahkan peran parlemen dalam membenahi bangsa. Misalnya mengingatkan pemerintah sebagai mitra kerja. “Dirancangn untuk atasi krisis ekonomi. Perang dagang Amerika vs China, ekonomi pondasi dasar,” pungkasnya. (Joy)
Editor: Bobby
