Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi II DPR, Aminurokhman, meminta Kemendagri mengevaluasi permasalahan di berbagai daerah, terkait netralitas ASN dan Penjabat (Pj) kepala daerah dalam Pemilu 2024.
Pasalnya, kata dia, tidak mungkin ASN dan Pj Kepala Daerah ini tidak netral apabila tidak ada yang memerintah.
“(Tindakan ASN dan Pj kepala daerah) ini tidak mungkin terjadi, ketika tidak ada perintah, saya pastikan ini terjadi. Di mana ada bawahan berani berinisiatif kalau tidak diiyakan oleh pimpinan,” kata Aminurokhman saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/1/2024).
Politisi Partai NasDem ini berpandangan, ketidaknetralan para ASN dan Pj kepala daerah ini sebagai penghinaan atas komitmen yang dibuat bersama antara pemerintah dan DPR.
“Maka dari Kemendagri, kami meminta Pj-pj yang seperti ini dievaluasi, karena sudah menyimpang dari komitmen yang sudah dibahas di Komisi II,” tegasnya.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim sejumlah penjabat Pj kepala daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur dicopot karena tidak mau berpihak ke pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming.
Menurutnya, kepala daerah yang dicopot itu diminta untuk berpihak ke Prabowo-Gibran. Meski demikian, mereka tetap ingin independen menjelaskan tugasnya.
Dia meyakini tindakan-tindakan intimidasi yang digunakan oleh kubu Prabowo-Gibran seperti mencopot Pj kepala daerah tidak akan berpengaruh. Sebab, masyarakat Indonesia yang menyaksikan berbagai intimidasi malah akan berbalik melawan Prabowo-Gibran.
“Ada Pj-pj yang sebenarnya netral tetapi kemudian karena tidak mau menjalankan suatu keberpihakan kepada 02 (Prabowo-Gibran), itu diganti. Itu terjadi di beberapa wilayah di Jawa Tengah, juga di Jawa Timur,” ujar Hasto di Jakarta, Minggu (14/1/2024).
(Bie)
