Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi II DPR, Sukamto, membuka sekaligus menjadi narasumber kegiatan “Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu” 2024 di Kabupaten Sleman, Kamis (21/7/2022).
Hadir juga sebagai narasumber yaitu Ketua Bawaslu DIY Bagus Sarwono dan Tenaga Ahli Bawaslu RI, Lamlam Masrofah.
Menurut Sukamto, sosialisasi ini untuk memberitahu secara umum tentang Pemilu 2024 kepada masyarakat, sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan.
DPR RI, pemerintah, dan penyelenggara pemilihan umum (pemilu) sepakat bahwa penyelenggaraan pemungutan suara pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta anggota DPD RI dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024.
“Dengan sosialisasi ini diharapkan semua masyarakat maupun nanti melalui mereka yang berperan baik Dewan, Bawaslu, KPU, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kejaksaan, Kepolisian dan sebagainya mengetahui akan hal ini,” kata anggota DPR RI Dapil D.I. Yogyakarta ini.
Sosialisasi tersebut sekaligus dimaksudkan agar mereka segera melakukan koordinasi sehingga pelaksanaan pemilu nanti bisa berjalan lancar dan baik. Karena masing-masing pihak tidak dapat berdiri sendiri.
Dalam kesempatan ini, Sukamto sempat menyinggung mengenai tugas Bawaslu. Dimana keberadaannya dituntut untuk mengawasi proses dan tahapan pemilu.
Namun, mengenai tertibnya pelaksanaan pemilu yang jurdil, sebut Sukamto, tidak hanya bergantung pada soal pengawasan saja. Tetapi juga menyangkut para pesertanya.
Karena itu, Sukamto juga akan melakukan pertemuan serupa ini 20 kali di Yogjakarta.
Ia juga mengungkapkan, bahwa kegiatan seperti ini baru pertama kali dilakukan.
“Karena dalam sejarah Indonesia, Pemilu serentak seperti ini adalah yang pertama kali. Maka kita harus banyak sosialisasi kepada masyarakat. Untuk itu yang kami undang yang pertama DPRD DIY, KPU, Kejati, Polda, Pengurus Parpol, Panewu, dan juga Lurah,” tuturnya.
Sukamto menyebut akan mengadakan sejumlah pertemuan dalam progam kerjanya. “Kira-kira 57 kali dalam tahun 2022 ini dan 250 kali pada tahun 2023,” imbuhnya.
Namun, nantinya multi apa yang akan di sosialisasikannya. Tidak hanya terkait pemilu. Namun ada menyangkut urusan tanah, akta kelahiran, dana, Pancasila dan sebagainya. (Bie)
