Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago, menyoroti polemik hasil Musyawarah Nasional (Munas) Palang Merah Indonesia (PMI) antara kubu Jusuf Kalla (JK) dan Agung Laksono.
Seperti diketahui, Ketua Umum PMI Jusuf Kalla menuding pencalonan Agung Laksono sebagai caketum PMI adalah tindakan ilegal. JK menganggap aksi yang dilakukan Agung merupakan bentuk pengkhianatan.
Di sisi lain, Agung Laksono akan membawa hasil Munas PMI yang dilaksanakan pihaknya ke Kementerian Hukum (Kemenkum).
Agung akan menyerahkan keputusan akhir kepada Kemenkum setelah munas yang diselenggarakannya disebut ilegal oleh kubu Jusuf Kalla.
Irma pun meminta pengelolaan Palang Merah Indonesia (PMI) secara profesional serta lembaga ini tidak dijadikan kepentingan politik.
“PMI harusnya dikelola secara profesional meskipun lembaga ini ‘non profit oriented’. Jangan jadikan lembaga ini alat untuk kepentingan politik ataupun untuk keuntungan pribadi dan kelompok,” ujar Irma Suryani dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/12/2024).
Sebab itu, Irma menyayangkan adanya konflik dari hasil Musyawarah Nasional (Munas) PMI, antara kubu Jusuf Kalla dan Agung Laksono.
Politisi Partai NasDem ini menegaskan, PMI sebagai lembaga kemanusiaan tidak dijadikan ‘alat’ dalam kepentingan politik kelompok tertentu yang justru merugikan masyarakat.
“Jangan bikin publik curiga, ada kepentingan apa kok jadi rebutan. Sebaiknya PMI tidak dikelola oleh tokoh politik, serahkan pada profesional agar bermaslahat,” katanya.
Irma menambahkan, pemilihan pimpinan PMI semestinya tidak membuat konflik, karena perebutan kepemimpinan dapat membuat ketidakpercayaan di masyarakat.
Ia juga berharap PMI ke depannya akan dipimpin oleh pihak profesional yang sesuai dengan bidang keahliannya.
