Jakarta, JurnalBabel.com – Sensus penduduk 2020 secara online yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) mestinya tidak menjadi program utama oleh BPS. Energi dan anggaran BPS sebesar Rp 4 triliun mesti difokuskan untuk melaksanakan sensus penduduk secara manual dengan hasil data yang tajam, benar dan menggambarkan realitas.
Demikian dikatakan oleh Anggota Komisi XI DPR, Elnino M Husein Mohi, menanggapi sensus penduduk 2020 secara online oleh BPS yang dimulai sejak 15 Februari hingga 31 Maret 2020 dengan target 29 persen masyarakat mengikutinya. Sedangkan sensus secara konvensional atau manual baru dimulai pada Juli 2020.
Tujuan diadakannya sensus online ini untuk memudahkan masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi. Sebab, petugas sensus tak bisa 24 jam untuk menunggu responden untuk di data.
Selanjutnya, sensus penduduk online juga memberikan literasi kepada masyarakat. Di negara maju, sensus penduduk sudah dilakukan secara online. Tak hanya itu, secara umum tujuan adanya membiasakan masyarakat untuk memperbarui data diri.
Menurut Elnino, bila BPS menyisir seluruh rumah, memperoleh data tentang setiap orang, maka sebetulnya tidak perlu membuang banyak energi untuk melakukan survey online yang hanya bisa diakses oleh sedikit penduduk.
Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, Sensus BPS 2020 ini harus menghasilkan data yang menjadi rujukan utama, yang betul-betul benar bagi semua instansi pemerintah dan pengambil keputusan.
“Sejauh ini kita sering ngaco dalam perencanaan pembangunan karena data kita ngaco. Sebab, data selalu berbeda antara lembaga negara dan kementrian-kementrian. Data jumlah WNI saja beda banget,” kata Elnino di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2020).
Karena data yang keliru, ungkap Elnino, maka seringkali perencanaan pembangunan oleh pemerintah pusat maupun daerah menjadi tidak efektif mendongkrak kehidupan ekonomi rakyat.
“Pembagian bantuan sosial saja sering salah sasaran. Sebagian rakyat kecewa dan marah karenanya. Gara-gara apa tuh? Gara-gara datanya ngaco,” ungkapnya menegaskan.
Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Gorontalo ini berharap agar hasil Sensus 2020 ini mampu meluruskan dan mengoreksi seluruh data yang ada di pemerintah dan mampu menjawab secara detail mengenai data yang dibutuhkan pemerintah.
“Jangan sampai Google dan Facebook lebih tahu detail data warga negara kita dari pada pemerintah yang mengelola 2000-an triliun uang rakyat setiap tahun,” pungkasnya. (Bie)
Editor: Bobby
