Jakarta, JurnalBabel.com – Perkembangan geopolitik global, termasuk dinamika terbaru antara Amerika Serikat dan Venezuela, harus dipandang sebagai peringatan strategis bagi seluruh pemangku kebijakan ekonomi nasional.
Meski Indonesia tidak memiliki keterkaitan langsung dengan konflik tersebut, dampak tidak langsungnya dapat dirasakan melalui volatilitas harga minyak dunia, nilai tukar, serta tekanan terhadap APBN, khususnya pada pos subsidi dan kompensasi energi.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS Amin Ak dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (6/1/2026).
Amin melanjutkan, dengan tatanan ekonomi global yang saling terhubung, setiap eskalasi geopolitik berpotensi meningkatkan persepsi risiko pasar.
Hal itu kerap direspons dengan fluktuasi harga komoditas strategis, termasuk minyak.
Bagi Indonesia, yang masih berstatus net importir minyak, kondisi tersebut perlu disikapi dengan kewaspadaan kebijakan, tanpa menimbulkan kekhawatiran berlebihan di masyarakat.
“Saya menilai Pemerintahan Prabowo telah mengambil langkah yang tepat dengan menjaga stabilitas makroekonomi dan disiplin fiskal. Namun, dinamika global yang semakin kompleks menuntut antisipasi yang lebih sistematis dan terukur, agar gejolak eksternal tidak mengganggu agenda pembangunan nasional,” ungkapnya.
Perlu dipahami bahwa konflik geopolitik saat ini tidak berdiri sendiri. Masuknya kepentingan negara-negara besar seperti China dan Rusia dalam isu Venezuela menunjukkan bahwa rivalitas global dapat meningkatkan ketidakpastian pasar secara luas.
Dampaknya bukan hanya pada negara-negara yang terlibat langsung, tetapi juga pada negara berkembang seperti Indonesia melalui jalur harga energi, arus modal, dan nilai tukar.
“Dalam konteks ini, ketahanan APBN menjadi kunci utama. Asumsi makro, terutama harga minyak dan kurs, harus terus dievaluasi dengan pendekatan manajemen risiko yang kuat,” jelas Amin.
APBN harus mampu menyerap guncangan eksternal tanpa mengorbankan belanja prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Terlebih Indonesia saat ini sedang berjuang keras memulihkan sosial ekonomi dan infrastruktur pasca bencana alam, terutama di Sumatera.
Di sisi lain, isu ini kembali menegaskan urgensi menjaga daya beli masyarakat adalah kewajiban negara. Karena itu pengelolaan subsidi berbasis harga yang berpotensi membuat APBN rentan terhadap fluktuasi global, harus dikelola secara bijak.
Ke depan, subsidi perlu semakin diarahkan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sejalan dengan upaya menjaga keberlanjutan fiskal.
“Saya juga menekankan pentingnya koordinasi yang solid antara kebijakan fiskal dan moneter. Stabilitas nilai tukar, pengendalian inflasi, serta kepercayaan pasar harus terus dijaga melalui kebijakan yang kredibel dan konsisten,” ujar Amin.
Ia pun menegaskan, bahwa politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, harus diiringi dengan penguatan fondasi ekonomi domestik.
Netralitas dalam konflik global tidak berarti abai terhadap risikonya. Justru, ketahanan energi dan fiskal adalah prasyarat agar Indonesia tetap mampu menjalankan kepentingan nasional secara mandiri.
Setiap kebijakan ekonomi harus dipastikan berjalan secara hati-hati, antisipatif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Dengan langkah yang tenang dan terukur, Indonesia diyakini mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian,” pungkasnya.
