Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi XI DPR, Amin Ak, menilai belanja negara dalam APBN 2027 harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan utama masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Menurutnya, sejumlah sektor menjadi prioritas dalam rancangan APBN 2027, antara lain pendidikan, kesehatan, subsidi, pembayaran bunga utang, pembangunan, serta Transfer ke Daerah (TKD).
“Ya tentu untuk kebutuhan-kebutuhan rakyat yang utama, untuk kesejahteraan rakyat. Alokasinya sudah jelas ada untuk pendidikan yang paling besar tentu saja. Itu kan amanat konstitusi, kemudian untuk sektor kesehatan, subsidi itu juga alokasinya sangat besar,” kata Amin dilansir dari situs resmi DPR RI, Selasa (6/10/2026).
Ia menekankan keberhasilan APBN 2027 tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan. Belanja negara harus mampu mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027 sekaligus memastikan pertumbuhan tersebut berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Menurut Amin, TKD juga memiliki peran penting karena menjadi instrumen untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, belanja negara perlu diarahkan agar tidak sekadar mengejar angka pertumbuhan, tetapi menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
“Jadi bukan saja kita mengejar pertumbuhannya 6 persen, tapi pertumbuhan yang berkualitas, yang bisa menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan juga pemerataan kesejahteraan seluruh rakyat. Itu yang paling penting,” tegasnya.
Perhatian pada Kelas Menengah
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini juga menyoroti kondisi kelas menengah yang dinilainya perlu menjadi perhatian dalam kebijakan APBN 2027. Penguatan kelas menengah penting karena konsumsi kelompok tersebut memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Ia menyebut sekitar 54 persen pertumbuhan ekonomi selama ini ditopang konsumsi. Setelah ditelaah, konsumsi kelas menengah menjadi salah satu penopang utama. Karena itu, menurutnya, kebijakan pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada masyarakat miskin dan kelompok kurang mampu yang selama ini mendapatkan berbagai program subsidi dan bantuan sosial.
Oleh karena itu, tegas Amin, kelas menengah juga perlu mendapatkan perhatian agar daya beli dan kontribusinya terhadap perekonomian tetap terjaga.
Salah satu indikator keberhasilan belanja negara nantinya adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat, menurunnya tingkat pengangguran, serta kembalinya kelompok masyarakat yang rentan miskin ke kelas menengah.
TKD dan Persoalan DBH
Terkait alokasi TKD sebesar Rp735 triliun, dirinya mengatakan dana tersebut harus diarahkan untuk mendukung pembangunan di daerah sekaligus mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara terkait persoalan kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH), ia mendorong adanya komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR itu juga meminta pemerintah pusat untuk transparan mengenai besaran hak daerah sekaligus mempercepat pemenuhannya.
“Kami juga menyadari dan juga menerima masukan masukan dari beberapa pemerintahan daerah tentang dana bagi hasil ini. Tentu kami mendorong agar pemerintah pusat bisa lebih transparan sesungguhnya, haknya daerah berapa, dan juga bisa secepatnya untuk memenuhi keinginan daerah itu,” kata Amin.
Meski demikian, ia mengingatkan penyelesaian persoalan tersebut tetap perlu mempertimbangkan kondisi fiskal pemerintah pusat.
Baginya, ukuran keberhasilan APBN 2027 bukan hanya terserapnya anggaran, melainkan sejauh mana belanja negara mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, membuka lapangan kerja, menekan pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk memperkuat kembali kelas menengah.
