Muntok, Jurnalbabel.com– Bupati Bangka Barat Markus didampingi Asisten Pemerintahan dan Sosial M. Soleh, Kepala Dinsos Pemdes Suradi menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan seluruh camat, lurah dan kepala desa (Kades) se-Bangka Barat di OR 2 sekretariat daerah, Jumat (18/9).
Salah satu poin yang jadi topik pembahasan dalam Rakor ini terkait bantuan sosial tunai (BST) yang pernah dijanjikan Pemprov Bangka Belitung dan masih jadi polemik hingga kini.
Suasana berlangsungnya Rakor, Jumat (18/9)
“Pada kesempatan yang baik ini salah satu yang ingin kita bicarakan bersama yakni BST Provinsi. Soal BST saya minta tanggapan apakah para Kades setuju untuk menerima. Sebab hasil rapat dalam forum ini akan kita sampaikan ke Provinsi. Saya juga tidak tahu kenapa awalnya janji bantu Rp 600 ribu untuk 50 KK tiap desa tapi kok akhirnya dengar katanya cuman Rp 300 ribu,” kata Markus dalam sambutan.
Markus lantas meminta para Kades untuk menandatangani pernyataan terkait BST Provinsi tersebut.
“Supaya tidak ada yang salah paham lalu menuding penolakan ini rekayasa, maka nanti saya minta para Kades baik yang setuju maupun tidak untuk menandatangani surat pernyataan yang akan kita siapkan dalam waktu dekat,” tegas Markus.
Ketua DPC Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Bangka Barat Benny Asbandi menegaskan para Kades yang tergabung dalam asosiasi mayoritas menolak BST provinsi.
“Dari seluruh Kades kita 70 persennya diantaranya menyetujui menolak itu. Surat penolakan sudah kami tandatangani dan sudah disampaikan. Namun kami sampaikan di Provinsi sana kalau memang mau provinsi cairkan ke desa tapi tidak libatkan kades ya silakan saja,” tutup Benny.
