Jakarta, JurnalBabel.com – Menjelang penutupan tahun anggaran 2025, DPR mulai menyusun catatan evaluatif atas kinerja fiskal nasional.
Anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS, Amin Ak, menilai capaian penerimaan pajak sepanjang tahun ini perlu dibaca sebagai alarm kebijakan, sekaligus pijakan menyusun arah ekonomi 2026.
Hingga 30 November 2025, realisasi penerimaan pajak tercatat sekitar Rp1.634 triliun, atau 74,6 persen dari target pajak APBN 2025 sebesar Rp2.189 triliun. Angka itu menunjukkan adanya jarak yang masih cukup lebar antara target dan realisasi.
Namun, menurut Amin, persoalan ini tidak bisa disederhanakan sebagai soal kurang optimalnya penagihan semata.
“Ini bukan hanya soal mengejar angka di akhir tahun, tapi bagaimana kita memastikan fondasi fiskal tetap sehat ke depan,” kata Amin di Jakarta, Senin (22/12/2025).
Sebagai bagian dari koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Amin menempatkan evaluasi akhir tahun ini dalam kerangka konsolidasi fiskal, bukan kritik konfrontatif.
Menurut dia, menjaga kesinambungan APBN di tengah dinamika ekonomi global dan transisi pemerintahan membutuhkan pendekatan yang tenang, terukur, dan berorientasi jangka menengah.
Amin memahami bahwa optimalisasi penerimaan negara menjadi kebutuhan agar program prioritas pemerintah tetap berjalan. Namun ia mengingatkan, cara negara mengamankan penerimaan sama pentingnya dengan besarnya penerimaan itu sendiri.
Dalam kondisi fiskal yang ketat, pendekatan administratif yang terlalu menekan berisiko berdampak pada likuiditas dunia usaha.
“Kalau arus kas pelaku usaha terganggu, dampaknya bisa merembet ke produksi, investasi, dan penyerapan tenaga kerja. Ini yang harus dihindari,” ujarnya.
Ia menilai tantangan perpajakan Indonesia bersifat struktural. Basis pajak yang belum luas, efisiensi sistem yang masih perlu diperbaiki, serta ketergantungan pada kelompok wajib pajak yang sama menjadi pekerjaan rumah yang berulang dari tahun ke tahun.
Karena itu, Ia menekankan bahwa konsolidasi fiskal menuju 2026 tidak cukup ditempuh dengan langkah jangka pendek.
Menurut Amin, outlook ekonomi 2026 seharusnya diarahkan pada penguatan mesin pajak secara menyeluruh. Perbaikan tata kelola PPN, perluasan basis pajak yang berkeadilan, serta peningkatan kepastian hukum perpajakan menjadi agenda yang tak bisa ditunda.
“Kalau basis pajak diperluas dan sistemnya efisien, penerimaan akan tumbuh mengikuti aktivitas ekonomi. Itu jauh lebih sehat dibandingkan menekan sektor yang sudah patuh,” katanya.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR ini juga menyinggung pentingnya transparansi kebijakan fiskal. Publik dan dunia usaha, menurutnya, perlu memahami arah konsolidasi fiskal pemerintah agar kepercayaan tetap terjaga.
Dalam jangka panjang, kepercayaan inilah yang menjadi modal utama kepatuhan sukarela.
Dalam catatan akhir tahunnya, Amin melihat 2026 sebagai tahun krusial. Pemerintahan baru membutuhkan ruang fiskal yang cukup, tetapi juga fondasi ekonomi yang kuat. Konsolidasi fiskal, kata dia, harus mampu menjembatani dua kepentingan itu.
“APBN bukan hanya instrumen anggaran, tapi juga cermin arah kebijakan ekonomi. Konsolidasi fiskal harus memastikan APBN tetap kredibel, ekonomi tetap tumbuh, dan dunia usaha tetap bergerak,” ujarnya.
Sebagai mitra strategis pemerintah, DPR—termasuk Fraksi PKS—berkomitmen mendukung agenda reformasi fiskal dengan pendekatan yang inklusif dan berjangka panjang.
Amin menegaskan, keberhasilan fiskal tidak diukur dari satu tahun anggaran, melainkan dari ketahanan ekonomi yang dibangun secara konsisten.
“Catatan akhir tahun ini adalah pengingat. Konsolidasi fiskal menuju 2026 harus menjadi upaya bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional, bukan sekadar menutup angka di laporan keuangan,” pungkasnya.
