Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat, Santoso, mengungkapkan, APBN seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, dimana APBN sering kali tidak tepat sasaran sehingga rakyat tidak tersentuh dan terabaikan negara. Bahkan akhir-akhir ini mulai terbongkar adanya kebocoran pajak di beberapa sektor. Alhasil pajak digelapkan, negara dirugikan, kesejahteraan rakyat terabaikan.
“Kebocoran pajak yang digelapkan mungkin bisa mencapai 20% setiap tahunnya. Ini skandal yang bombastis dan patut dibongkar agar APBN kita dapat maksimal untuk kesejahteraan rakyat,” ungkap Santoso dalam keteranganya di Jakarta, Selasa (14/3/2023).
Saat ini ramai harta para pejabat kementerian yang tidak sesuai dengan profil atau LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara).
Menurutnya, perilaku koruptif para pegawai pajak dan bea cukai yang telah terungkap menjadi pintu masuk aparat menelisik harta kekayaan mereka.
“Penanganannya melalui extra ordinary crime karena jika dilakukan dengan tindak pidana biasa tidak akan terbongkar kotak pandora kasus ini,” kata Santoso.
Lebih lanjut legislator asal DKI Jakarta ini mengatakan, presiden Jokowi harus memperhatikan terhadap kasus yang merugikan keuangan negara yang besar itu.
Menurutnya, para oknum pegawai pajak dan bea cukai serta pihak-pihak yang terlibat, termasuk perusahaan swasta sebagai wajib pajak harus diperiksa.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Santoso (dpr.go.id)
Santoso menegaskan, hukum harus ditegakkan, karena pencurian uang pajak sudah lama dibiarkan berlangsung.
“Menkeu harus berani ikut membongkar kerusakan oknum bawahannya. Jika Menkeu tidak melakukannya maka tuntutan mundur kepada beliau yang digaungkan publik suatu hal yang mesti dia lakukan,” tegasnya.
Berita yang beredar saat ini Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, disorot sebab sering memamerkan harta kekayaannya di media sosial, seperti mobil antik hingga pesawat Cessna. Ini dianggap tak wajar. Tak sebanding dengan laporan harta kekayaannya di KPK alias LHKPN.
Eko melaporkan kekayaannya ke LHKPN pada 15 Januari 2022 untuk periode 2021. Harta eko tercatat menyentuh Rp15,7 miliar, sementara utangnya Rp9 miliar. Sehingga total hartanya Rp6,7 miliar di 2021.
Pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo juga telah menjalani klarifikasi di KPK terkait harta kekayaannya Rp 56 miliar yang dinilai tidak sesuai dengan profil. Ini bukan kali pertama KPK meminta keterangan Rafael Alun, ayah penganiaya Mario itu pernah diklarifikasi pada 2018 lalu.
Vidya Piscarista, istri Kepala BPN Jakarta Timur Sudarman Harja Saputra, juga menjadi pusat perhatian warganet dengan gaya hidup mewahnya. Saking hebohnya, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto sampai turun tangan dan Sudarman akan dipanggil untuk klarifikasi.
(Bie)
