Jakarta, JurnalBabel.com – Komisi III DPR bakal memanggil Menko Polhukam Mahfud MD terkait data transaksi mencurigakan pada lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) khususnya pada Ditjen Pajak dan Bea Cukai yang nilainya mencapai Rp300 triliun. Selain Mahfud, Komisi III juga bakal memanggil pihak terkait lainnya.
Anggota Komisi III DPR, Mohamad Rano Alfath mengatakan, langkah memanggil Mahfud dan pihak terkait lainnya seperti KPK dan PPATK penting untuk memastikan pangkal persoalan. Apakah berkaitan dengan pelanggaran hukum yang perlu langkah penindakan atau perlu diiringi dengan menggalakkan reformasi birokrasi pada lingkungan Kemenkeu.
“Terkait ini bisa terlihat jelas ke depan dari analisa pendalaman yang dilakukan kawan-kawan penegak hukum. Nanti kita usulkan juga untuk ke depan ada rapat dengan pihak-pihak terkait di Komisi III,” kata Rano Alfath di Jakarta, Kamis (9/3/2023).
Dia mengakui data yang diungkap Mahfud bukan sembarangan. Apalagi nilainya fantastis, mencapai Rp300 triliun, nyaris menyamai defisit APBN 2022 yang mencapai Rp500 triliun.
Politisi PKB ini menyebutkan, data yang diungkap Mahfud tidak cukup ditindaklanjuti oleh Sri Mulyani selaku Menkeu. Seluruh lembaga penegak hukum seperti KPK harus meresponsnya.
“Kalau kemudian dari hasil analisis transaksi mencurigakan itu terbukti benar ada permainan, maka temuan ini bisa menjadi katalisator yang mendorong reformasi internal dan pembenahan mendalam di tubuh Kemenkeu,” tuturnya.
Menko Mahfud mengungkapkan transaksi tak wajar Rp300 triliun pada lingkungan Kemenkeu sudah dilaporkan sejak 2009. Sedikitnya terdapat 160 laporan yang melibatkan lebih dari 460 ASN pada Kemenkeu.
Rano menegaskan Komisi III DPR mendukung penuh proses hukum yang berjalan untuk mengetahui gambaran besar fenomena transaksi tak wajar yang terungkap bersamaan penanganan kasus kekayaan tak wajar eks pejabat pajak, Rafael Alun.
“Intinya Komisi III akan mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan ini untuk mendapatkan gambaran yang utuh. Kemungkinan setelah reses ini kita akan panggil beberapa mitra untuk berdiskusi sekaligus meminta penjelasan terkait hal ini,” katanya. (Bie)
Sumber: akurat.co