Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi V DPR Fraksi Partai NasDem, Syarief Abdullah Alkadrie, menegaskan pentingnya penguatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah sebagai jawaban atas kebutuhan dasar masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya dalam upaya mengurangi rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh.
Menurut Syarief, BSPS merupakan program yang sejak lama menjadi harapan masyarakat. Ia menilai keberlanjutan dan penguatan BSPS sangat strategis karena berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.
“BSPS ini memang sudah menjadi keinginan dan harapan masyarakat. Alhamdulillah program ini berjalan, dan kita berharap ke depan tidak lagi ada rumah-rumah kumuh,” ujar Syarief dalam Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Ia menekankan bahwa perbaikan kualitas hunian tidak hanya berdampak pada aspek tempat tinggal, tetapi juga berpengaruh terhadap persoalan sosial lainnya.
“Rumah yang layak tentu akan berdampak pada banyak hal, termasuk pengurangan stunting dan masalah kesehatan masyarakat,” tambahnya.
Selain penguatan BSPS, Syarief juga menyoroti pentingnya antisipasi relokasi permukiman di wilayah-wilayah rawan bencana dan terdampak perubahan lingkungan, khususnya di daerah pesisir.
“Di daerah kami, terutama kawasan pinggiran pantai, banyak permukiman yang sudah terancam. Ini dihuni oleh masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan dan perlu perhatian serius,” jelasnya.
Menurutnya, persoalan relokasi tidak bisa ditangani secara parsial, melainkan membutuhkan kerja bersama antara DPR RI dan Kementerian PKP agar solusi yang dihasilkan berpihak pada masyarakat kecil.
Syarief juga menyampaikan harapannya agar kesepakatan antara Komisi V DPR RI dan Kementerian PKP, khususnya terkait program perumahan dan permukiman serta tata kelola pendataan dan pelaksanaannya, dapat berjalan optimal.
“Kami berkomitmen untuk mengawal kesepakatan yang sudah dibangun, baik dari sisi pendataan maupun pelaksanaan di lapangan,” tegasnya.
Ia mengapresiasi langkah Kementerian PKP dalam meningkatkan transparansi, termasuk melalui mekanisme lelang terbuka, yang dinilainya penting untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik.
“Langkah-langkah yang disampaikan kementerian, termasuk keterbukaan dalam proses lelang, saya kira sudah cukup baik dan perlu terus dijaga,” pungkas Syarief.
