JurnalBabel.com – Anggota Komisi IV DPR, Azikin Solthan menilai kinerja Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sulteng) cukup baik karena telah berkontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sangat tinggi dan melebihi target.
Menurutnya, hal itu tetap dapat dicapai meskipun masih mengalami kendala dalam hal kekurangan personil dan Sarana dan Prasarana (Sarpras). Sebab itu, politisi Partai Gerindra ini mendorong agar kebutuhan personil dan Sarpras dapat terus ditingkatkan.
“Dalam rangka meningkatkan kinerja pengawasan laut ini perlu kita dukung sarana dan prasarana. Sehingga efektivitas kerja yang akan dilakukan oleh PSDKP ini betul-betul bisa tercapai,” kata Azikin usai mengikuti Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi IV DPR RI ke Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (20/02/2023).
Dari paparan yang disampaikan, untuk melakukan pengawasan di laut, PSDKP memiliki beberapa unit kapal. Di antaranya, KP HIU 05, KP HIU 02, 1 Unit RIB, 4 Unit Speed Boat, 8 Unit Rubber Boat. Sementara jumlah SDM yang dimiliki berjumlah 106 orang (PNS), dan 49 orang (PPNPN).
Pengawasan lainnya yang dilakukan PSDKP di kawasan Sulteng adalah meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, perizinan kapal ikan, destructive fishing, usaha budidaya perikanan, usaha pengolahan hasil perikanan, dan pemanfaatan ikan yang dilindungi.
Anggota Komisi IV DPR RI lainnya, Salim Fakhry, menyampaikan berdasarkan temuan yang didapatkan dari Wali Kota Kendari, bahwa pihak Pemerintah Kota (Pemkot) meminta bantuan kepada Komisi IV DPR RI agar Kota Kendari mendapat perhatian lebih guna kemajuan Kota Kendari.
“Komisi IV DPR RI akan mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan agar dapat memperhatikan Kota Kendari,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar itu.
Terkait minimnya anggaran yang dimiliki PSDKP yang tidak sebanding dengan cakupan luas wilayah pengawasannya, Salim Fakhry akan mendukung semua upaya perbaikan anggaran di dalamnya. Termasuk usulan bahwa akan membagi pengawas menjadi dua bagian.
“Ya memang, ini jadi kendala anggarannya tidak mencukupi. Bayangkan, begitu luasnya dalam satu wilayah ini dalam enam provinsi ini hanya satu pengawas. Karena itu, melalui kementerian, mereka tadi berharap dukungan dari DPR untuk dijadikan ini menjadi dua pengawas. Secara anggaran kita mendorong, cuma pemerintah menganggarkannya sekian. Kalau kita, sebenarnya tidak masalah (untuk menambah anggaran) demi terjaminnya laut kita ini supaya bisa diawasi pencuri-pencuri illegal fishing, dan lain-lain,” ungkapnya. (Bie)
Sumber: dpr.go.id
