Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dipo Nusantara Pua Upa, mendorong pemerintah mempercepat transisi energi untuk mencapai net zero emission. Salah satu langkah penting adalah memastikan seluruh regulasi terkait transisi energi nasional selaras dengan arah kebijakan pemerintah.
“Kami terus mendorong berbagai langkah percepatan transisi energi agar cepat mencapai net zero emission. Maka penting agar regulasi transisi energi ini selaras dengan arah kebijakan pemerintah sehingga tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” ujar Dipo Nusantara saat rapat kerja Komisi XII DPR dengan Menteri ESDM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).
Dia mengatakan salah satu kendala terkait dengan transisi energi adalah adanya banyaknya regulasi yang tumpang tindih. Akibatnya menyulitkan proses perizinan investasi energi baru.
“Saya mendukung seluruh program yang telah disampaikan Bapak Menteri dan Sekjen. Namun, saya ingin menyoroti aspek hukumnya, agar semua regulasi dan kebijakan yang dijalankan tidak menyulitkan proses investasi serta memicu kasus hukum di masa mendatang,” katanya.
Dipo menekankan peran penting dari Biro Hukum Kementerian ESDM. Menurutnya, penyederhanaan regulasi dan perizinan harus menjadi perhatian serius agar tidak menghambat realisasi program strategis energi tahun 2025.
“Saya ingin tahu bagaimana peran Biro Hukum dalam memastikan regulasi FDM dan kebijakan energi lainnya benar-benar sinkron dengan arah transisi energi nasional, serta tidak menimbulkan tafsir ganda yang bisa menghambat investasi,” tegasnya.
Selain aspek regulasi, Dipo juga menyoroti masih adanya ketimpangan akses energi di beberapa daerah, termasuk di wilayah asalnya, Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia meminta pemerintah memperhatikan penyediaan listrik dan distribusi BBM di daerah-daerah terpencil yang hingga kini belum teraliri jaringan listrik.
“Saya minta persoalan listrik dan BBM di NTT menjadi perhatian khusus. Masih banyak desa yang belum teraliri listrik, dan distribusi BBM sering terkendala terutama saat musim gelombang tinggi. Apalagi kini ada kodam baru di sana, jadi perlu dukungan energi yang memadai,” tutur Dipo.
Legislator Dapil NTT ini berharap Kementerian ESDM dapat memastikan pemerataan energi di seluruh wilayah Indonesia agar tidak terjadi kesenjangan antara daerah timur dan barat.
“Kita ingin agar masyarakat di NTT tidak kalah dengan provinsi lain dalam hal akses energi. Pemerataan energi adalah bagian dari keadilan sosial,” pungkasnya.
