Jakarta, JurnalBabel.com – Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio (Hensa), menilai langkah Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengirimkan surat ke DPR dan MPR RI untuk membahas pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden sudah tepat.
Hensa mengatakan, memang sudah seharusnya para purnawirawan TNI itu kirim surat ke DPR karena merupakan lembaga yang tepat untuk membahas usulan ini. Apalagi, tambah Hensa, DPR juga harus menangkap aspirasi para purnawirawan agar isu pemakzulan tidak berkembang liar di masyarakat.
“Ya memang ke sana harusnya purnawirawan TNI untuk kirim surat, dan sebelumnya saya bilang DPR harus menangkap aspirasi para purnawirawan TNI ini agar tidak liar sehingga isu pemakzulan ini ditangani secara lembaga,” kata Hensa dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/6/2025).
Pendiri lembaga survei KedaiKOPI ini menegaskan, DPR memang mesti menangani isu tersebut agar tidak memicu polemik yang tidak terkendali.
“Sebab 8 usulan tersebut juga membahas terkait tata negara, makanya menurut saya harus ditangkap oleh legislatif atau DPR agar isunya tidak liar,” tegasnya.
Di samping itu, Hensa melihat langkah purnawirawan TNI ini seperti menindaklanjuti saran Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto. Pada 25 April 2025, Wiranto mengatakan tuntutan para purnawirawan TNI untuk memakzulkan Gibran bukan wewenang Presiden Prabowo.
“Kelihatannya para purnawirawan tersebut menerjemahkan pesan Wiranto. Saat itu, setelah Wiranto bertemu Prabowo, Wiranto seperti memberikan tips bahwa untuk membahas pemakzulan Gibran ini bukan dengan Prabowo, karena Prabowo sebagai Presiden kan eksekutif saja,” ujar Hensa.
Hensa menilai saran Wiranto tersebut tampaknya diikuti oleh para purnawirawan TNI, yang akhirnya mengirimkan surat kepada DPR RI untuk membahas wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka.
“Jadi, para purnawirawan TNI ini seperti mengikuti tips atau arahan dari Wiranto yang sudah menemui dan membahas 8 usulan mereka dengan Prabowo,” katanya.
Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara resmi bersurat ke MPR dan DPR perihal usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025 itu ditujukan langsung kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani.
Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio mengatakan, surat itu telah diterima oleh Sekretariat Jenderal MPR dan DPR. “Sudah dikirimkan pada Senin, 2 Juni,” katanya saat dihubungi pada Selasa, 3 Juni 2025.
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengnonfirmasi lembaganya menerima surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI pada Senin, 2 Juni 2025. “Benar, kami sudah terima,” katanya saat dihubungi pada Selasa, 3 Juni 2025.
Indra mengatakan, surat dari para pensiunan tentara itu sudah diteruskan ke pimpinan DPR. Namun, ujar dia, belum ada tanggapan dari pimpinan lembaga eksekutif terhadap surat usulan pemakzulan Gibran tersebut. “Sekarang DPR ini sedang reses,” ucapnya.
