Jakarta, JurnalBabel.com – Komisi II DPR berupaya sungguh-sungguh untuk mencarikan solusi atas persoalan mafia tanah. Sebab itu, Panitia Kerja (Panja) Pemberantasan Mafia Tanah Komisi II DPR terus melakukan pengawasan di berbagai daerah di Indonesia, dan mencari daerah-daerah mana saja yang dicurigai ada mafia tanahnya.
Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi II DPR, Syamsurizal, di sela-sela agenda kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Pemberantasan Mafia Pertanahan Komisi II DPR RI ke Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur, di Surabaya, Selasa (7/9/2021).
“Ini yang menjadi target kita. Jawa Timur kita datangi, karena Jatim termasuk wilayah yang maju, seperti beberapa tempat lain di Indonesia. Surabaya adalah tempatnya para pengusaha-pengusaha besar,” kata Syamsurizal dikutip dari dpr.go.id, Rabu (8/9/2021).
Menurutnya, isu-isu tentang mafia tanah sudah ada sejak lama. Tanah yang semestinya menjadi objek kehidupan bagi masyarakat banyak, tetapi oleh oknum-oknum tertentu justru dijadikan sebagai objek yang menguntungkan bagi pribadi atau golongan tertentu saja.
“Kita menggunakan bahasa mafia karena mereka-mereka yang tidak berhak kemudian menggunakan pihak-pihak tertentu untuk memenuhi kepentingan sepihak. Jumlah dan keuntungan yang mereka dapatkan sangat besar. Ini yang kita katakan sebagai sesuatu yang tidak adil,” ujarnya.
Politisi PPP ini mengungkapkan kerja penanganan kejahatan mafia pertanahan yang dilakukan tidak bisa optimal akibat keterbatasan anggaran. Selain itu, juga terkendala oleh masalah data yang tidak lengkap serta tidak adanya kewenangan yang mereka miliki.
“Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja maka kita kejar masalah itu,” katanya.
Syamsurizal menyatakan, Komisi II akan melakukan inventarisasi daerah-daerah yang memiliki tanah terlantar atau tidak tergarapkan.
“Karena sudah ada peraturan, mereka yang tidak menggarap tanahnya selama 2 tahun maka itu menjadi milik negara. Yang dikuasai oleh pemerintah sepenuhnya. Ini masuk dalam aset bank tanah,” pungkas legislator dapil Riau I ini. (Bie)
