Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi X DPR, Elnino M Husein Mohi, meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyederhanakan pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), terutama di sekolah-sekolah yang tak punya bendahara.
“Jangan sampai sekolah malah Tuntutan Ganti Rugi (TGR) karena ribetnya pelaporan Dana BOS. Banyak kepala sekolah dan bendahara yang tak mau cairkan Dana BOS karena takut di-TGR-kan,” kata Elnino dilansir dari akun instagramnya elninomohi, Senin (30/1/2023).
Lebih lanjut Elnino membandingkan dengan pelaporan dana desa sekitar Rp 1 miliar tidak kena TGR karena pelaporannya mudah.
“Kenapa Dana BOS yang 30-40 juta saja rumitnya minta ampun,” tegasnya.
Politisi Partai Gerindra ini juga mempertanyakan sesuai peraturan yang dikeluarkan Kemendikbudristek, sekolah-sekolah di pedalaman yang muridnya kurang dari 60 orang tidak mendapatkan dana BOS.
“Bagaimana dengan nasib sekolah di pedalaman yang muridnya tidak sampai 60 orang?” tanya Elnino.
Selain itu, kata Elnino, Mendikbudristek Nadiem Makarim perlu memikirkan insentif untuk bendahara BOS, baik di sekolah negeri maupun swasta.
“Sebab mereka yang berjibaku siang-malam untuk pertanggungjawaban Dana BOS, tapi justru tidak ada tunjangannya,” sesalnya.
Legislator asal dapil Gorontalo ini juga menyoroti masalah kekurangan guru. Menurutnya, Guru PNS banyak yang pensiun tapi jumlah PPPK tidak mencukupi.
“Semoga para guru honorer dan tendik yang tersisa dapat diangkat sebagai PPPK,” harapnya.
Ia menandaskan, apa yang disampaikannya tersebut merupakan sebagian aspirasi yang berasal dari keluhan para guru dan tenaga pendidik maupun honorer sekolah di Gorontalo.
Elnino pun sudah menyampaikan hal itu secara tertulis berulang kali kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk menjadi masukan yang perlu beliau pertimbangkan.
(Bie)
