Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi V DPR, Muhammad Aras, mengingatkan agar aspek dampak lingkungan dari pembangunan infrastruktur proyek nasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dapat lebih diperhatikan.
Apakah hanya akan membawa dampak positif bagi masyarakat, khususnya penumpang kereta cepat, atau juga memberikan dampak positif untuk masyarakat keseluruhan selain penumpang juga warga sekitar perlintasan kereta cepat ini.
“Dampak dari seluruh area rel Kereta Cepat Jakarta-Bandung harus dimitigasi terkait dengan aspek negatif-positif masyarakat yang ada di sekitarnya. Tentu mereka sangat terganggu dengan hadirnya kereta ini. Harus tetap ada upaya-upaya dari pemerintah untuk mengantisipasi jangan sampai di tempat lain mendapat dampak positif sementara di situ mendapatkan dampak negatif. Yang kita harapkan bahwa dampak ekonomi berdampak kepada seluruh masyarakat baik yang antar Jakarta-Bandung maupun sepanjang rel yang dilewatinya,” kata Aras dikutip dari dpr.go.id, Sabtu (19/3/2022).
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu berharap pemerintah melalui Kementerian Perhubungan melakukan pendekatan dengan masyarakat sekitar yang terdampak atas pembangunan infrastruktur proyek nasional ini, sehingga meminimalisir dampak negatifnya kepada masyarakat sekitar.
Lebih lanjut Aras juga mempertanyakan manfaat kereta cepat ini jika diperhatikan lebih menyasar pada kalangan menengah ke atas.
“Dan tentu kita harapkan Kementerian Perhubungan harus memikirkan hal terkait pendekatan dengan masyarakat sekitar, sehingga tidak ada dampak negatif yang terus diakibatkan kepada masyarakat kecil. Kita berharap pembangunan Ini bisa memberikan dampak positif pada seluruh masyarakat. Kami juga mempertanyakan terkait dengan kemanfaatan kereta api ini untuk pertumbuhan ekonomi karena kita melihat bahwa dengan kereta cepat ini akan menyasar pada kalangan menengah ke atas tentu masih dipertanyakan, apakah ini mampu untuk memberikan dampak ekonomi positif atau justru sebaliknya,” paparnya.
Aras juga mempertanyakan nilai ekonomi dari pembangunan infrastruktur proyek nasional ini. Pasalnya, jika melalui jalan tol, waktu tempuhnya hanya memakan waktu sekitar 2 jam.
“Sementara ini kan konsepnya adalah proses bisnis. Apakah ini betul-betul bisa dimanfaatkan dan meningkatkan nilai ekonomi atau tidak? Sementara kita melihat bahwa jalan tol Jakarta-Bandung ini kan dapat kita tempuh kurang lebih 2 jam dan juga tidak terlalu begitu padat. Sehingga apakah peluang ini memang betul-betul ada atau seperti apa ini masih menjadi kajian dari Kementerian Perhubungan,” kritisi legislator dapil Sulawesi Selatan II itu.
Terkait dengan perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, Aras juga mengingatkan agar mengantisipasi potensi penurunan jumlah penumpang.
“Ya, kita juga memang memberikan PR kepada Kementerian Perhubungan bersama dengan pengelola nantinya untuk mengantisipasi ini, karena kita melihat bahwa arus orang dari Bandung ke Jakarta pasca pemindahan IKN ini mungkin tidak sepadat hari ini. Mungkin Bandung dan Jakarta tidak mengganggu perpindahan IKN, tetapi yang pasti harus diantisipasi baik kita maupun stakeholder yang lain, (untuk) betul-betul bisa mengamati dan memberikan solusi seperti ini agar nantinya tidak menjadi proyek mangkrak,” pesan Aras.
(Bie)
