JurnalBabel.com – Anggota Komisi XII DPR, Dipo Nusantara Pua Upa, menegaskan pentingnya konsistensi pemerintah dalam mewujudkan pemerataan listrik nasional serta pengelolaan kawasan industri strategis yang berpihak pada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja legislasi yang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagalistrikan sekaligus pertemuan dengan stakeholder pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera yang dikelola (BKMS).
Dalam pertemuan yang berlangsung pada Sabtu (30/8/2025) di Surabaya, Jawa Timur dengan melibatkan akademisi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan PT PLN (Persero), Dipo mengapresiasi masukan terkait RUU Ketenagalistrikan dari akademisi ITS.
Menurutnya, masukan aturan baru yang menegaskan larangan penjualan listrik lintas negara sebelum kebutuhan dalam negeri terpenuhi merupakan langkah tepat.
“Tapi yang jelas disitu disebutkan bahwa kita tidak bisa menjual listrik lintas negara sebelum pasokan listrik untuk seluruh negeri ini terpenuhi. Itu sangat bagus sekali karena terus terang kita di wilayah timur, terutama NTT, Papua, ya kan kayak di Maluku, itu banyak, Maluku Utara, banyak desa-desa yang belum masuk listrik,” kata Dipo dilansir dari situs resmi DPR RI, Senin (1/9/2025).
Ia menambahkan, teknologi dalam negeri sebenarnya mampu menjawab tantangan tersebut, namun diperlukan dukungan politik agar dapat diimplementasikan secara optimal. Komisi XII DPR RI, lanjut Dipo, siap mendukung kebijakan Presiden dalam program Indonesia Terang.
“Yang dikatakan Pak Presiden itu pasti kita sangat concern dan bagaimana dorongan politik dan keputusan politik yang sangat bagus sekali Itu pasti kita dukung. Terutama yang untuk sebelum 4 tahun (kedepan) ini listrik desa harus terang semua,” ujarnya.
Selain isu listrik, Dipo juga menyoroti pengembangan KEK Gresik yang turut dikelola oleh PT BKMS. Ia menilai kawasan industri tersebut memiliki potensi besar menyerap ribuan tenaga kerja. Namun, ia mengingatkan agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada infrastruktur megah semata.
“Tadi saya memandang dari sudut kacamata yang berbed, jangan sampai mereka disitu bagus, bangunan megah semua tapi rakyat tidak ada rasa memilikinya. Tadi saya usulkan kepada direktur utama dan para direksi dari kawasan industri Gresik tadi itu supaya isu lingkungan diperhatikan betul-betul, terutama masyarakat,” tegasnya.
Dipo mendorong agar masyarakat lokal dilibatkan langsung, baik melalui perekrutan tenaga kerja maupun program tanggung jawab sosial (CSR).
“Jadi saya mengusulkan bagaimana rasa masyarakat memiliki KEK Gresik itu, masyarakat harus dilibatkan dan prioritas utama mereka harus masuk sebagai pegawai disitu. Jadi rasa memilikinya dan mereka terasa bahwa ada pembangunan disitu dan masyarakat disitu juga tidak kemana-mana kerjanya. Dan itu prioritas utama supaya mereka diterima di perusahaan itu,” ucap politisi PKB ini.
Lebih lanjut, Dipo menekankan, isu ketenagalistrikan dan pengembangan KEK Gresik saling berkaitan dalam kerangka pembangunan nasional. Ketersediaan listrik yang merata akan menjadi fondasi bagi kawasan industri seperti KEK Gresik untuk berkembang secara berkelanjutan.
Sebaliknya, keberadaan kawasan ekonomi khusus akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, asalkan dikelola dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.
“Kita di Komisi XII pasti mendukung hal-hal yang bagus untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan kawasan disitu sangat berkembang dengan baik, jadi sama-sama kita jaga. Tadi saya juga bilang bahwa CSR disana harus dilasakan betul oleh masyarakat sekitar situ. Kalau nggak itu bisa jadi kerikil yang sangat membahayakan,” pungkasnya.
