Jakarta, JurnalBabel.com – Menyikapi kerugian yang kembali dialami PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sepanjang 2024, Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak, mendesak manajemen Garuda segera mengambil langkah-langkah transformasi yang terukur dan berkelanjutan.
Hal itu penting agar BUMN penerbangan tersebut bangkit menjadi pendorong utama mobilitas nasional dan penggerak ekonomi.
“Garuda sudah melalui masa restrukturisasi. Tapi jika tidak ada perubahan mendasar dalam model bisnis dan efisiensi, restrukturisasi hanya akan jadi jeda sementara sebelum kerugian kembali membesar,” tegas Amin AK di Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Amin memaparkan enam langkah kebijakan strategis yang dapat segera ditempuh oleh manajemen Garuda Indonesia dan pemegang saham utama, yaitu:
Pertama, restrukturisasi armada dan sewa Pesawat. Menurutnya, Garuda perlu segera melakukan negosiasi ulang dengan lessor asing untuk menurunkan biaya sewa dan memensiunkan pesawat tua yang tidak efisien secara operasional.
Kedua, diversifikasi sumber pendapatan non-tiket. Amin mendorong penguatan lini bisnis kargo, perawatan pesawat (melalui GMF AeroAsia), serta kerja sama strategis seperti codeshare internasional yang berdampak langsung pada pendapatan.
Ketiga, digitalisasi dan Efisiensi Operasional. “Otomatisasi dan adopsi teknologi bisa menurunkan biaya tanpa mengorbankan layanan,” jelasnya. Penggunaan AI dalam perencanaan rute dan bahan bakar harus diprioritaskan.
Keempat, penataan rute penerbangan.
Amin mendorong evaluasi rute-rute tidak produktif, dan menyarankan agar rute-rute regional atau pendek dilayani oleh anak usaha Citilink.
Kelima, kemitraan strategis pemerintah dan swasta. Menurutnya, pemerintah dapat menawarkan insentif terbatas, sementara manajemen perlu membuka diri pada investasi berbasis proyek atau armada dari mitra strategis.
Keenam, transformasi ke model hybrid service. “Segmentasi pasar pasca pandemi berubah. Garuda harus menyesuaikan layanan berdasarkan daya beli penumpang, tanpa kehilangan citra premium pada rute utama,” tambah Amin.
Amin menekankan bahwa perbaikan Garuda harus diletakkan dalam kerangka keberlanjutan bisnis, bukan sekadar penyelamatan jangka pendek.
Ia juga meminta Kementerian BUMN untuk lebih aktif dalam memastikan pengawasan terhadap implementasi rencana pemulihan Garuda yang sudah disepakati dalam proses restrukturisasi sebelumnya.
“Garuda Indonesia adalah simbol kedaulatan udara nasional. Tapi simbol ini harus efisien, transparan, dan mampu berdiri di atas kakinya sendiri,” pungkasnya.
