Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi X DPR, Elnino M Husein Mohi, menyatakan masalah pendidikan di Indonesia yang seharusnya diperdebatkan di parlemen terkait filosofis atau filsafatnya. Bukan melulu memperdebatkan masalah teknis.
“Jangan sampai kita ini masalahnya teknis melulu. Masalah pendidikan itu mestinya perdebatan dengan kementerian filosofisnya yang muncul disini DPR. Bahasannya harusnya filosofisnya kaya gimana. Kita ini ngomong masalah pendidikan kok masalah teknis,” kata Elnino dalam rapat dengan pendapat umum Komisi X DPR dengan forum dewan guru Indonesia, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/11/2022).
Elnino mengambil contoh ketidakjelasan pengangkatan 1 juta guru hononer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) hingga saat ini.
“1 juta guru tidak jelas-jelas, solusinya tidak ada. Kita ini negara apa? Negara lain bicaranya 500 tahun ke depan, minimal 100 tahun ke depan. Di bidang pendidikan, kok masalahnya guru diangkat atau tidak besok. Apakah ini tidak memprihatinkan?” sesal Elnino.
Menurut Elnino, Indonesia negara yang dipimpin dengan baik masalahnya adalah masalah yang sangat pokok di bidang pendidikan. Padahal, lanjut dia, di Pasal 28 UUD 1945 menyebut setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk dapatkan pendidikan. Begitu Pasal 34 UUD menyebut negara menyediakan 20 persen dari APBN untuk pendidikan.
“Tapi masalahnya kok itu terus. Jangan kan Undang-Undang, UUD saja sudah menjamin. Kenapa kita tidak memenuhi permintaan UUD yang telah disepakati bangsa ini,” ujarnya.
Sebab itu, politisi Partai Gerindra ini prihatin dengan kondisi pendidikan di Indonesia belakangan ini.
“Jadi kita kadang-kadang prihatinnya disitu. Harusnya perdebatannya di filosofis, kok masih begini-begini saja,” tegasnya.
(Bie)