Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago, heran Presiden Joko Widodo menerima langsung keluhan dari sejumlah warga negara asing (WNA) soal permainan karantina di Indonesia.
Sehingga, ia mempertanyakan apa tugas para pembantu presiden jika semua masalah langsung ditampung sang kepala negara. Terutama kinerja Satgas Penanganan Covid-19.
“Ini kan bikin malu. Satgasnya ada, kemudian Kementerian Kesehatan ada, aparat keamanan yang ditugaskan ada, kok bisa sampai ke Presiden,” kata Irma kepada wartawan, Selasa (1/2/2022).
Irma kesal dengan kinerja Satgas Covid-19 dan meminta mereka mempertanggungjawabkan kinerjanya selama ini. Sebab, urusan karantina memang berada langsung di bawah kendali Satgas Covid-19.
“Kalau semuanya harus ditangani Presiden, ngapain ada pembantu-pembantu Presiden, termasuk satgas ini kan, yang dibentuk untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Itu harus segera dimintai pertanggungjawaban,” tegasnya.
Lebih lanjut, Irma mengaku sempat menanyakan kepada Juru bicara (Jubir) pemerintah untuk penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito, tentang bagaimana cara memberantas permainan karantina.
Menurut Irma, Prof Wiku menyebut salah satu caranya adalah memaksimalkan program pendaftaran karantina online.
“Beliau bilang ada program online yang bisa digunakan oleh turis untuk mengecek hotel mana saja yang bisa menjadi tujuan karantina mereka. Itu bukan hanya turis, untuk orang Indonesia pun boleh,” jelasnya.
Namun demikian, politisi Partai NasDem ini menyebut masyarakat, baik WNA maupun WNI, justru tidak mengetahui secara detail program pendaftaran online yang dimaksud Wiku.
“Tapi faktanya, itu tidak ditemukan oleh masyarakat, program itu. Masyarakat enggak pernah tahu bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan informasi itu melalui online, apa nama website-nya juga enggak jelas,” sesalnya.
“Nah saya ngomong sama Prof Wiku, ini harus disosialisasikan di media, supaya media juga ikut membantu menginformasikan kepada seluruh rakyat, publik, bahwa ada program itu. Ini bukan enggak dilakukan, memang programnya juga enggak ada, enggak jelas,” pungkasnya. (Bie)
