Jakarta, JurnalBabel – Anggota Komisi VI DPR, Hendrik Lewerissa, berharap pemerintah memberikan ruang seluas-luasnya kepada BUMN mengeksplorasi serta mengelola minyak dan gas di tanah air.
Hal ini untuk mengantisipasi adanya monopoli dari perusahaan asing terhadap seluruh sumber daya alam yang berujung warga menjadi penonton di negerinya sendiri.
“Pemerintah diharapkan memberikan ruang kepada BUMN untuk ambil alih eksplorasi migas di tanah air agar tak dimonopoli perusahaan asing,” kata Hendrik Lewerissa seperti dilansir dari tribunambon.com, Senin (1/5/2023).
Menurutnya, PT. Pertamina Hulu Energi (PHE) selaku Subholding Upstream, berperan sebagai kontributor utama produksi migas nasional.
Pada tahun 2022, PHE memberikan kontribusi sebesar 68 persen produksi minyak nasional dan 34 persen produksi gas nasional.
Berdasarkan data Rencana Umur Energi Nasional (RUEN), bauran komposisi energi akan berubah perlahan hingga tahun 2050 dimana energi baru terbarukan akan mendominasi kebutuhan energi nasional.
Sejalan dengan hal itu, volume kebutuhan akan energi fosil pun akan meningkat.
Untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, PHE menjalankan strategi untuk melawan laju penurunan alamiah (natural declining rate) melalui pengeboran sumur pengembangan, perawatan sumur, dan melakukan ekspansi.
Selain itu, untuk menjaga keberlanjutan bisnis, lanjut Hendrik, PHE juga melakukan pengeboran sumur eksplorasi untuk mencari potensi cadangan baru.
Dalam rangka mendukung Green Strategy Holding, PHE tentunya berupaya untuk melakukan berbagai macam program dekarbonisasi.
Salah satunya melalui pemanfaatan sumber energi gas sebagai energi transisi yang rendah emisi dan ramah lingkungan.
“Hal ini tercermin dari project gas yang telah onstream seperti: Jambaran Tiung-Biru (JTB) di Jawa Timur dan temuan potensi cadangan gas melalui pengeboran sumur eksplorasi di beberapa wilayah Indonesia,” papar legislator dari dapil Maluku ini.
Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, seluruh strategi yang dijalankan memiliki kebutuhan pendanaan yang tidak sedikit, sehingga PHE perlu mendapatkan dukungan dari berbagai aspek, termasuk langkah-langkah investasi yang transparan agar kegiatan operasional bisa berjalan lancar untuk menjaga ketahanan energi nasional.
(Bie)
