Jakarta, JurnalBabel.com – Wakil Ketua Komisi III DPR, Pangeran Khairul Saleh, menyoroti beberapa hal dari pertemuan Presiden Jokowi dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang terdiri dari 600 perwira polisi di istana negara belum lama. Mulai dari para pejabat utama Mabes Polri, kepala kepolisian daerah (kapolda), hingga kepala kepolisian resor (kapolres) seluruh Tanah Air.
Pertama, pertemuan yang digagas sendiri oleh Presiden Jokowi, kata Khairul Saleh, wujud dari peristiwa penting dan memiliki makna khusus, karena digelar saat institusi penegakan hukum itu sedang jadi sorotan tajam masyarakat. Pasalnya, Polri saat ini faktanya lagi tercoreng hebat.
Sejumlah masalah serius telah menjadi sorotan negatif di masyarakat, mulai dari kasus Irjen Ferdy Sambo, tragedi Kanjuruhan, mafia judi online hingga yang paling anyar kasus narkoba yang melibatkan Irjen Teddy Minahasa.
Sebab itu, jika disebutkan bahwa pertemuan Presiden Jokowi dengan seluruh Kapolda dan Kapolres seluruh Indonesia ini sebagai bermuatan khusus seperti sinyalemen Ketua IPW berkenaan adanya eskalasi gangguan keamanan dan gerakan bawah tanah, ia menilainya bukan hal yang mustahil juga.
“Ini bisa jadi tidak lepas dari hasil temuan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) terkait Tragedi Kanjuruhan yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD,” kata Khairul Saleh dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/10/2022).
Kedua, ada 5 arahan yang disampaikan secara khusus oleh Presiden Jokowi kepada jajaran Polri, seperti reformasi Polri, jaga kesolidan, bantu pemda, jaga tahun politik, berantas judi online, narkoba dan gaya hidup oknum aparat yang berlebihan.
Menurut Khairul Saleh, semua arahan Presiden Jokowi itu tentunya harus ditindaklanjuti oleh Kapolri, dan segera diikuti dengan pembenahan internal.
“Menurut saya ini momentum yang tepat bagi kapolri. Karena itu jangan segan-segan untuk lakukan terobosan penting. Tidak boleh terlambat untuk lakukan reformasi dan pembenahan internal Polri demi untuk menaikkan kembali citra Kepolisian RI di mata rakyat,” ujarnya.
Ketiga, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai satu hal utama dari arahan Presiden Jokowi itu yang mesti menjadi catatan krusial bagi seluruh jajaran Polri adalah berkenaan dengan pentingnya untuk segera dilakukan reformasi internal di tubuh Polri.
Khairul Saleh pun mendukung penuh apa yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sendiri bahwa beliau akan segera lakukan evaluasi dan kajian mendasar untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme seluruh jajaran kepolisian.
Ia juga berharap janji Kapolri untuk segera lakukan reformasi keseluruhan, baik instrumental maupun kultural bisa segera terwujud.
“Di sini tantangan seorang Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebenarnya. Apakah sebagai Kapolri, beliau mampu memanfaatkan back-up besar dari Presiden Jokowi atau tidak? Pesan saya untuk Kapolri, jangan ada keraguan untuk lakukan pembenahan dan terobosan berharga di tubuh Polri,” katanya.
Keempat, Komisi III DPR RI pasti akan mendukung langkah-langkah strategis Kapolri untuk lakukan reformasi internal Polri, karena dari reformasi internal inilah seluruh arahan dari Presiden Jokowi akan lebih mudah bisa diwujudkan. (Bie)
