Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi VI DPR, Muhammad Husni, merasa aneh dengan produksi yang dihasilkan oleh PT Timah (Persero) Tbk sejak 2021-2023 mengalami penurunan.
Alhasil, Husni mempertanyakan apakah ini karena memang produksinya turun atau ada “penjarahan”.
“Karena sudah dibentuk Panja (Panitia Kerja), saya pikir bapak harus lebih terbuka tentang permasalahan-permasalahan ini,” kata Husni dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR dengan PT Timah Tbk membahas kinerja korporasi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/4/2024).
Selain itu, Husni juga menyoroti harga timah yang mengalami kenaikan pada 2024, namun nilai jual rata-rata timah mengalami penurunan.
Sebab itu, politisi Partai Gerindra ini menilai laporan keuangan PT Timah Tbk selama 3 tahun terakhir yang diterima Komisi VI DPR sebesar Rp35 Triliun tidak masuk akal.
Apalagi, lanjut Husni, Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang menangani kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada 2015-2022 dengan total kerugian kerusakan lingkungan senilai Rp 271 triliun.
“Jadi ini anomali semua ini. Kinerja keuangan tiga tahun terakhir 35 triliun, pendapatan 35 triliun, tapi bisa ada penjarahan sampai 271 triliun? Jadi ini kejam sekali pak,” tegas Husni.
Akibat adanya “penjarahan” seperti ini, Legislator asal Sumatara Utara ini mengatakan PT Timah turut bertanggungjawab atas melemahnya nilai tukar mata uang rupiah terharap dollar AS.
“Salah satu bursa saham kita turun pak. Ini mereka (PT Timah) punya turut andil disini,” ungkapnya.
Meski demikian, Husni berharap dibawah kepemimpinan Direktur Utama PT Timah Tbk Ahmad Dani Virsal yang hadir dalam rapat tersebut, bisa mengembalikan dan membawa PT Timah Tbk ke masa kejayaannya. (Bie)