Jakarta, JurnalBabel.com – Bakal calon presiden (Bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan mengkritik pembangunan jalan tol era Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Dalam pidatonya saat perayaan Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023), eks Gubernur DKI Jakarta itu menyebut pembangunan jalan nasional tak berbayar di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY dua kali lebih panjang dibandingkan era Presiden Jokowi.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Anwar Hafid, menegaskan, pidato yang disampaikan Anies Baswedan merupakan sebuah fakta. Lewat fakta itu, Anies menyampaikan tentang arah pemerintahan SBY.
“Saya pikir apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan adalah fakta. Lewat fakta tersebut capres koalisi kami ingin pula menyampaikan tentang arah kebijakan pemerintahan masa SBY,” kata Anwar Hafid kepada wartawan, Selasa (23/5/2023).
Menurutnya, arah kebijakan di masa pemerintahan SBY kala itu yang dibangun ialah jalan publik bukan privat seperti jalan tol.
Disatu sisi, Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah atau Sulteng ini mengakui bahwa saat ini yang paling utama bukan pembangunan jalan tol. Yang penting saat ini ialah pembangunan transportasi publik seperti jalan nasional atau negara.
“Secara pribadi menurut saya hal yang paling urgent adalah transportasi publik utamanya jalan-jalan negara yang belum maksimal jalan-jalan propinsi dan kabupaten dan kota yang tidak bisa dibiayai daerah,” paparnya.
Ia mengingatkan, tugas pemerintah pusat dan daerah saat ini adalah dengan melayani masyarakat utamanya di daerah terbelakang, terluar dan terjauh atau yang lebih dikenal dengan 3 T.
“Karena tugas pemerintah adalah melayani masyarakat utamanya di daerah terbelakang terkuar, terjauh dan daerah-daerah kawasan industri dan wisata,” pungkasnya.
Berdasarkan data resmi, SBY sudah membangun jalan tol sepanjang 189,2 kilometer sejak 2004 hingga 2019. Sedangkan Jokowi, telah membangun jalan tol sepanjang 1.762,3 kilometer (KM) sejak menjabat pada tahun 2014. Bahkan, 750 KM jalan tol lagi ditargetkan selesai pada 2024.
Namun, pembangunan jalan tol yang masif pada pemerintah Presiden Joko Widodo tidak diiringi dengan perhatian terhadap jalan nasional. Hal tersebut tercermin dengan kurangnya panjang jalan dan turunnya kondisi kemantapan jalan nasional.
Dihimpun dari data Badan Pusat Statistik (BPS), total panjang jalan pada era pemerintah Jokowi sejak 2014 sampai dengan 2020, hanya mengalami penambahan sepanjang 30.613 KM atau 5,91% dari 517.713 KM pada 2014 menjadi 548.366 KM pada 2020.
Sehingga total panjang jalan negara bertambah 592 KM dari 46.432 KM menjadi 47.024 KM.
Lalu, total panjang jalan provinsi bertambah 1.317 KM menjadi 54.845 KM pada 2020 dari total panjang jalan 53.528 KM pada 2014, dan penambahan jalan kabupaten/kota dari 417.793 KM menjadi 446.497 atau bertambah 28.794 KM.
Sedangkan pada masa pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2004-2014, total panjang jalan bertambah 144.825 KM atau 38,83% dari total panjang nasional 372.928 KM pada 2004, menjadi 517.753 KM pada 2014.
Selama 1 dekade, jalan negara tercatat bertambah 11.804 KM, dari 34.628 KM pada 2004 menjadi 46.432 KM.
Kemudian, total panjang jalan provinsi bertambah 13.403 KM menjadi 53.528 KM dari sebelumnya 40.125 KM pada 2004, sedangkan jalan kabupaten/kota bertambah sepanjang 119.618 KM menjadi 417.793 KM dari 298.175 KM pada 2004.
(Bie)
