Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Anwar Hafid, meminta pemerintah kreatif mencari sumber pembiayaan yang bebas dari kepentingan luar.
Hal itu disampaikan Anwar Hafid menolak permintaan China yang ngotot agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penjamin pinjaman utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
“Tentu pemerintah mesti kreatif mencari sumber pembiayaan yang bebas dari kepentingan luar namun bisa cepat dan tepat sasaran,” kata Anwar Hafid kepada wartawan, Jumat, (14/4/2023).
Ia tidak ingin jika pemerintah dan publik Indonesia dikendalikan oleh luar negeri. Ia pun mengingatkan, proyek Infrastruktur nasional merupakan tanggung jawab pemerintah.
“Yang ditujukan untuk kepentingan publik.
Kita tidak ingin pemerintah dan publik kita di kendalikan oleh swasta, apalagi luar negeri,” tegasnya.
Anwar Hafid menilai, pemerintah juga mempunyai mekanisme pengawasan hingga tim kerja sama investasi guna memastikan investasi tersebut baik-baik saja.
“Tentu pemerintah punya mekanisme pengawasan, termasuk tim kerjasama investasi yang perlu memastikan semua berjalan baik. Dan tidak merugikan siapa-siapa,” pungkasnya.
Sebelumnya,Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan China kekeh meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penjamin pinjaman utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Namun, Luhut tak mengamini tuntutan China tersebut. Ia merekomendasikan penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) alias PII.
“Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018,” kata Luhut dalam konferensi pers di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Senin (10/4/2023).
(Bie)
