Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi VIII DPR, Muhammad Husni, khawatir program Sekolah Rakyat yang dijalankan oleh Kementerian Sosial atau Kemensos menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Jika penerimaan siswa/murid dari keluarga yang tidak mampu diatur berdasarkan domisili.
Sementara, kata Husni, hampir seluruh kepala daerah di Aceh sudah mengajukan program Sekolah Rakyat, dimana pada tahun ini Kemensos menargetkan 100 sekolah. Satu Sekolah Rakyat dibutuhkan 8 hektar lahan untuk menampung 1000 siswa yang diambil dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN.
“Apakah pak Gus Menteri (Menteri Sosial Saifullah Yusuf) murid yang diterima di Kabupaten yang bersangkutan atau masuk dari Kabupaten-kabupaten yang lain? Kalau ini terjadi akan menimbulkan suatu kecemburuan sosial,” kata Husni dalam rapat kerja Komisi VIII DPR dengan Mensos, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Lebih lanjut Husni mengatakan demikian karena pembiayaan setiap siswa untuk kegiatan belajar mengajar dan lainnya, membutuhkan anggaran sebesar Rp48,2 juta per tahun dengan rata-rata Rp4 juta per siswa setiap bulannya.
“Ini berarti sekolah memberikan tingkat gizi dan lain sebagainya sudah diatas rata-rata,” ujarnya.
Untuk program Sekolah Rakyat ini, Kemensos membutuhkan 2.685 guru dan tenaga pendidik dengan anggaran Rp1,11 triliun per tahun.
Husni yang juga Anggota Badan Anggaran DPR ini mengatakan dari anggaran tersebut maka setiap guru/tenaga pendidik rata-rata per bulan mendapatkan gaji Rp22 juta.
“Waduh, saya takut guru di kota lari ke kampung nih,” ungkap Husni.
Meski demikian, politisi Partai Gerindra asal Sumatera Utara ini percaya program Sekolah Rakyat yang dipersiapkan secara matang oleh Kemensos akan terlihat hasilnya pada 20 tahun mendatang.
“Saya yakin dan percaya, 20 tahun yang akan mendatang melahirkan orang-orang yang super dari masyarakat miskin dan miskin ekstrem akan menjadi generasi-generasi kedepan yang jauh lebih baik,” pungkas Husni.
