JurnalBabel.com – Intensitas kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2024.
Data terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat 46 ribu kasus PHK dari Januari hingga Agustus 2024.
Meski demikian, menurut Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK) Surabaya menunjukkan pengelolaan ketenagakerjaan yang lebih baik dibandingkan daerah lain.
“Alhamdulillah, kita mendapat masukan yang cukup menggembirakan, terutama dalam hal pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan di Surabaya. Coverage kepesertaan, termasuk sektor informal, sudah sangat tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Anggota Komisi IX DPR, Anas Thahir, usai pertemuan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, (5/9/2024).
Meski demikian, tantangan terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih menjadi perhatian. Menurut Anas, angka PHK di Surabaya mencapai sekitar 1.000 orang tahun ini, meskipun jumlah tersebut masih lebih rendah dibandingkan daerah lain seperti Jawa Tengah, yang didominasi oleh sektor tekstil.
Legislator PPP ini, juga menekankan pentingnya kesiapan Dinas Ketenagakerjaan Surabaya dalam mengantisipasi lonjakan PHK.
“Yang penting adalah kesiapan dinas tenaga kerja dalam mengendalikan agar PHK tidak terus meningkat,” katanya.
Terkait dengan fenomena importasi tekstil dari Cina yang berdampak pada industri tekstil nasional, dengan ini DPR RI saat ini tengah membahas undang-undang tekstil untuk melindungi para pengusaha dalam negeri.
“Kami ingin memastikan pengusaha memiliki daya tahan menghadapi gempuran tekstil impor dari Cina, namun di sisi lain juga melindungi masyarakat agar tidak terkena dampak lonjakan harga,” jelasnya.
Selain upaya regulasi, Anas menekankan pentingnya peningkatan daya saing nasional melalui peningkatan produktivitas, profesionalisme, dan keterampilan tenaga kerja Indonesia.
“Kita harus meningkatkan daya saing dengan negara lain seperti Cina dan India. Tanpa itu, kita tidak akan mampu berkompetisi secara global,” pungkasnya.
Dengan pengawasan yang terus dilakukan oleh Komisi IX DPR RI, diharapkan kesejahteraan tenaga kerja dan stabilitas industri di Indonesia, termasuk di Surabaya, dapat terus meningkat.
