Jakarta, JurnalBabel.com – Komisi V DPR mempertanyakan munculnya desa “siluman” dalam kasus transfer keuangan atau dana desa. Kasus tersebut bermula dari pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Wakil Ketua Komisi V DPR, Syarif Abdullah Alkadrie, mengatakan, pernyataan Menkeu itu harus dibuktikan. Sebab, pernyataan itu menyangkut sistem bernegara dan keuangan negara.
“Kok bisa terjadi transfer ke desa siluman gitu? Kan itu seharusnya (desa-desa-red) itu sudah teregistrasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ada nomor pokok desa di Kemendagri bagi desa-desa pemekaran,” kata Syarif Abdullah Alkadrie di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2019).
Syarif memastikan akan menindaklanjuti pernyataan Menkeu itu ke Kementerian Desa yang merupakan mitra kerja komisinya. Sebab ia ingin kasus ini terungkap, sehingga tidak merugikan negara dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
“Kalau itu bisa terjadi sangat kita sayangkan. Artinya di dalam penyelenggaraan pemerintahan kita, hal-hal seperti itu bisa muncul, sangat tidak masuk akal. Ini yang mau kita tindaklanjuti. Apa benar apa nggak? Atau cuma buat ekspose doank. Kok bisa teranggarkan,” tuturnya.
Saat ditanya siapa bermain dalam kasus transfer ke desa fiktif itu, Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu mengatakan komisinya akan mendalami terlebih dahulu.
“Kami belum sampai sejauh itu. Kami mau buktikan dulu ada nggak desa siluman. Itu jadi atensi kami,” pungkas Sekretaris Fraksi NasDem di MPR ini.
Tidak Benar
Terpisah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menegaskan bahwa desa fiktif yang dilontarkan Menkeu Sri Mulyani itu tidak benar.
“Dari telaah kita ada desa yang memang penduduknya sudah enggak ada. Jadi bukan hantu dalam artian ada dana kesana,” ujar Abdul saat ditemui di kantor Kemendes PDTT, Jalan TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2019).
Ia pun mencontohkan, seperti desa di Jawa Timur yang terdampak lumpur Lapindo. Di kawasan tersebut ada lima desa harus hilang. “Ada desa yang memang harus eksodus harus hilang dan tidak ada dana desa yang mengalir kesana,” kata Abdul.
Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani menyebut banyak desa fiktif bermunculan akibat besarnya alokasi dana desa dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
Ia menjelaskan informasi tersebut bersumber dari Kementerian Dalam Negeri. Terdapat beberapa desa baru tak berpenghuni yang mendapat aliran dana desa.
“Kami mendengar ada transfer yang ajaib dari APBN dan muncul desa-desa baru yang tidak berpenghuni karena melihat jumlah dana yang ditransfer setiap tahunnya,” ujar Sri Mulyani di Komisi XI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (4/11/2019). (Joy)
Editor: Bobby
