Jakarta, JurnalBabel.com – Analis komunikasi politik, Hendri Satrio (Hensa), menduga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sengaja memperlihatkan ijazah di ruang sidang untuk menghindari pertanyaan soal kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Menurut dia, momentumnya dipilih, bukan sekadar mengikuti jadwal sidang.
Jokowi memperlihatkan ijazah saat bersaksi dalam sidang perkara tuduhan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo dan kawan-kawan, Kamis (5/11/2026). Aksi itu sempat diprotes Refly Harun karena dilakukan tanpa izin majelis hakim.
Hensa tak membantah kehadiran Jokowi sebagai saksi memang sudah dijadwalkan. Yang ia persoalkan adalah keputusan Jokowi membuka ijazahnya secara terang-terangan.
“Dia memang menjadwalkan datang, itu saya enggak bantah. Tapi tadinya saya yakin dia enggak akan menunjukkan ijazahnya secara gamblang seperti itu,” kata Hensa dalam tayangan di kanal YouTube Hendri Satrio Official, Jumat (6/11/2026).
“Jadi pertanyaannya bukan soal 5 November. Pertanyaannya, kenapa Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya berdekatan dengan terbongkarnya kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo,” sambungnya.
Hensa membaca langkah itu sebagai pengalihan isu. Ia mengingatkan, salah satu tersangka kasus penyadapan adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, yang selama ini dipersepsikan publik dekat dengan Jokowi.
Menurut Hensa, kondisi itu membuat Jokowi rawan terus ditanya soal penyadapan setiap kali bertemu wartawan.
“Ini analisa saya ya, ini cara dia menghindari pertanyaan wartawan soal kasus penyadapan. Daripada orang ketemu dia nanyain penyadapan, nanyain kecurigaan keterlibatan, mendingan dia keluarkan isu lain. Apa itu? Ijazah,” kata Hensa.
Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI itu menilai isu ijazah jauh lebih nyaman bagi Jokowi. Persoalan itu sudah lama bergulir sehingga jawabannya sudah ia kuasai.
“Kalau ditanya ijazah, dia lebih enak menjelaskan. Ijazah saya kan sudah saya tunjukkan. Daripada ditanya, ‘Pak, gimana itu penyadapan?’ Lagi pusing dia,” ucapnya.
Ulur Waktu ala Main Catur
Hensa juga membaca dua tujuan lain di balik langkah Jokowi, yakni meredam tensi politik terhadap dirinya dan mengulur waktu atau buying time.
“Dia ada waktu juga mungkin berdoa, semoga isu penyadapan ini segera lari dari dirinya. Apalagi orang sudah ada yang bilang ini makar,” ujarnya.
Ia mengibaratkan situasi itu dengan permainan catur, ketika kemenangan kerap datang dari kesalahan lawan.
“Main catur itu selain mikir langkah kita, kita berharap lawan salah langkah. Pak Jokowi juga gitu. Dengan buying time, dia ngarep ada langkah salah dari lawannya,” tuturnya.
Menurut Hensa, posisi politik Jokowi sedang tidak menguntungkan. Di awal pemerintahan Prabowo, banyak tokoh menemui Jokowi untuk menitipkan aspirasi kepada Presiden. Pertemuan yang terbuka dan terpantau media itu justru menimbulkan tanda tanya.
Karena itu, mengulur waktu dinilai bisa membuka ruang negosiasi politik, termasuk dengan Prabowo.
“Saya pernah bilang, mereka mulai membangun jalan politiknya masing-masing. Pak Jokowi mulai memanaskan mesin untuk Pemilu 2029. Logistik yang paling kuat juga Pak Jokowi. Jadi tensi politiknya memang naik,” tutur Hensa.
Mobilisasi TNI
Hensa turut menyinggung kabar simpang siur soal mobilisasi TNI di Jakarta untuk membantu Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membongkar kasus penyadapan. Ia yakin Prabowo cukup cermat untuk tidak menjadikannya ajang unjuk kekuatan.
“Kalau ada mobilisasi kekuatan TNI, kira-kira yang senang siapa? Enggak ada. Yang ada pada takut. Kalau rakyat takut, elektabilitas dan kepuasan publik makin turun,” katanya.
Meski begitu, Hensa mengakui uraiannya hanyalah analisis yang bisa saja meleset.
“Namanya juga analisis. Kita rakyat enggak punya alat sadap, adanya pulpen,” ujarnya.
