Jakarta, JurnalBabel.com – Indonesia sedang mengalami bencana non alam maha dasyat dengan banyaknya korban meninggal dunia akibat virus corona (Covid-19). Sayangnya, hal itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan dibawah penderitaan orang lain.
Belum lama ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyinggung soal mafia terkait tata niaga alat kesehatan (alkes). Hal itu terjadi karena impor alat kesehatan Indonesia sangat besar.
Mafia, kata Erick, merujuk pada para pedagang yang lebih suka terus-terusan mengimpor alat kesehatan ketimbang memproduksinya di dalam negeri, lantaran dinilai jauh lebih menguntungkan.
Erick mengatakan, saat ini Indonesia masih 90 persen impor alkes dari luar negeri. Padahal, alkes merupakan komoditas penting yang menyangkut kesehataan jutaan nyawa, sehingga ketergantungan perlu dikurangi.
Menurut Erick, mewabahnya virus corona di Indonesia harus dijadikan cambukan untuk mengubah hal tersebut. Dengan demikian, nantinya bangsa Indonesia tak akan lagi tergantung dengan negara lain.
Atas hal itu, Presiden Jokowi memerintahkan Erick untuk membangun industri farmasi di Indonesia. DPR pun sebagai mitra kerja Pemerintah langsung merespon pernyataan Erick Thohir tersebut dan permintaan Presiden Jokowi itu.
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS, Amin AK, mengakui sektor-sektor ekonomi di Indonesia banyak dikuasai oleh segelintir orang. Mereka membangun kartel dan bisa menentukan harga barang yang menjadi kebutuhan masyarakat sesuai keinginan mereka.
“Tentu hal ini harus dibenahi oleh pemerintah. Termasuk impor pengadaan alat kesehatan yang kata Menteri BUMN Erick Thohir dikuasai mafia. Harus segera diakhiri,” kata Amin AK saat dihubungi, Senin (20/4/2020).
Lebih lanjut Amin AK mengatakan seharusnya pembangunan ekonomi Indonesia bertumpu pada kemampuan dalam negeri. Indonesia sebetulnya kaya akan bahan baku, namun dibutuhkan political will yang kuat agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mandiri secara ekonomi. Bukan bangsa yang bermental impor sehingga sangat bergantung pada bangsa lain.
“Devisa kita banyak mengalir keluar negeri, padahal kondisi kondisi ekonomi dalam negeri masih memprihatinkan,” ungkapnya.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini juga menilai masalah ini tidak perlu dilaporkan ke penegak hukum atau di bawa ke ranah pidana. Pasalnya, mafia Alkes itu masuk ranah kebijakan.
“Jadi yang harus dibereskan adalah kebijakan pemerintah agar tidak memunculkan praktek mafia atau kartel,” jelasnya.
Legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur IV ini mengatakan langkah yang perlu ditempuh dalam jangka pendek yakni tunjuk langsung importir diluar pihak-pihak yang masuk jaringan mafia.
“Dalam jangka panjang membuat kebijakan untuk melahirkan pengusaha alkes yang baru,” katanya.
Untuk melahirkan pengusaha baru, sebut Amin AK, sebetulnya mudah. Pasalnya, banyak pengusaha lama yang sudah mapan, dan pengusaha baru yang sedang tumbuh. Sebab itu perlu diberi ruang untuk mereka menjadi pengusaha alkes.
“Pemerintah nggak perlu terjun dalam urusan teknis, tapi yang penting adalah harus ada keberpihakan kepada pengusaha baru diluar jaringan mafia,” pungkasnya. (Bie)
Editor: Bobby
