Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi I DPR Sukamta mempertanyakan peta jalan (roadmap) digital sebagai acuan dalam pengembangan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berbasis digital.
Peta jalan digital diperlukan agar ke depannya Indonesia memiliki kemandirian digital dan tidak menjadi pasar bagi negara asing.
“Kita apresiasi adanya roadmap digital kita, dan kita berharap segera selesai. Namun saya belum mendapatkan gambaran yang tadi dipaparkan itu soal kedaulatan digital kita, Pak Menteri,” kata Sukamta dalam Rapat Kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/2/2021).
Politisi dari F-PKS ini menuturkan, masifnya transformasi digital membuat setiap negara harus bergerak cepat untuk berbenah serta mempersiapkan kemandirian digital. Mengingat, hampir seluruh pengembang aplikasi digital yang digunakan masyarakat saat ini merupakan produk buatan luar negeri.
Untuk itu, Sukamta mendorong pemerintah segera membuat peta jalan digital nasional. Sukamta mengingatkan untuk melibatkan pengembang-pengembang aplikasi dalam negeri, sehingga ke depan Indonesia bisa mandiri dan tidak bergantung kepada negara lain.
“Saya berharap sekarang dengan adanya WhatsApp, dimana membuat suatu peraturan yang baru dan meresahkan masyarakat umum. Ini jadi momentum, ketika masyarakat sudah resah dengan teknologi yang akan digunakan, kenapa tidak didorong produk dalam negeri? Seperti apa yang dilakukan Presiden Turki yang meminta warganya beralih ke aplikasi milik perusahaan komunikasi Turki,” ujarnya.
“Banyak pengembang anak-anak dalam negeri yang tidak mampu (secara) kemampuan finansial, namun mempunyai kemampuan dan punya power untuk mempengaruhi adalah pemerintah. Ini kedaulatan digital tidak kalah dengan kedaulatan batas teritorial darat dan laut,” lanjut Sukamta.
Selain itu, Sukamta juga mengutarakan harapannya agar pemerintah tidak terburu-buru mengadopsi teknologi jaringan 5G. Menurutnya, potensi 5G sangat besar tapi dengan kondisi saat ini, Indonesia hanya akan menjadi market.
Sebaiknya, pemerintah mempersiapkan terlebih dahulu infrastruktur dan ekosistem 5G, apalagi penetrasi internet belum merata hingga ke seluruh pelosok Indonesia.
“Pasar 5G memang besar, tetapi dari data-data yang saya kumpulkan 80 persen kita diambil luar negeri. Jadi, kita hanya akan konsumen lagi,” pungkas legislator daerah pemilihan (dapil) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyampaikan pihaknya tengah menyusun Peta Jalan Indonesia Digital 2024 yang melibatkan mitra-mitra, termasuk hampir seluruh kementerian dan lembaga terkait, serta perwakilan sektor swasta dan masyarakat.
Terdapat empat sektor capaian untuk transformasi digital Indonesia, antara lain infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digit dan masyarakat digital.
Selain Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024, Kominfo juga memiliki sejumlah program yang menjadi prioritas pada tahun ini, termasuk Pusat Data Nasional yang saat ini telah dilakukan finalisasi penandatanganan finansial protokol oleh Kementerian Keuangan. (dpr.go.id/Bie)
