Jakarta, JurnalBabel.com – Ketua DPC Kota Sukabumi Partai Demokrat, Mohamad Muraz, mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah yang menolak pengesahan kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang dipimpin Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal (purn) TNI Moeldoko.
Menurutnya, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah menegakan aturan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau AD/ART partai berlambang mercy ini, yang sudah mendapat pengesahan Kemenkumham hasil Munas ke V pada Februari 2021.
Lebih lanjut anggota komisi II DPR ini mengatakan atas konflik ini dapat diambil pelajaran bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi yang di payungi oleh hukum-hukum positif, maka semua pihak harus mentaatinya.
Sebab itu, ia tidak sepakat telah terjadi konflik internal di partai besutan SBY ini karena sudah membawa orang luar dari internal partai.
“Ini bisa menjadi pembelajaran bagi semua pihak bahwa untuk menjadi Ketua Umum Partai itu harus mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku dalam internal partai itu sendiri melalui AD/ART,” kata Muraz saat dihubungi, Rabu (31/3/2021).
“Bagi internal Demokrat, ini tentu suatu pengalaman yang harus lebih dibangun kembali integritas, soliditas, dan ketaatan terhadap AD/ART partai,” tambahnya.
Mantan Wali Kota Sukabumi ini juga berharap Partai Demokrat Kubu KLB atau Moeldoko cs bisa menerima secara ikhlas keputusan pemerintah ini.
“Tentu saja dari internal Partai Demokrat (Kubu AHY) juga menerima putusan ini tanpa euforia yang berlebihan,” harapnya.
Tidak lupa, Muraz mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah simpati terhadap kisruh yang terjadi di Partai Demokrat.
“Mudah-mudahan ke depan Partai demokrat semakin solid, berkoaliasi dengan rakyat, dan akhirnya mendapat kepercayaan dan simpati dari masyarakat,” harapnya kembali.
Waktunya Fokus Bekerja untuk Rakyat
Dihubungi terpisah, Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi, Anwar Hafid, mengatakan waktunya seluruh elemen partai serta elemen KLB yang tertolak termasuk Moeldoko sebagai Kepala KSP, fokus bersama-sama bekerja bagi kepentingan rakyat dibandingkan bermanuver politik yang memecah anak bangsa.
“Maka Demokrat harus kembali ke tujuan utama berkoalisi dengan rakyat dan berkontribusi bagi negeri,” singkat Anwar Hafid yang juga anggota komisi II DPR ini.
Gugat ke PTUN
Kubu kontra-Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Langkah ini akan diambil setelah Kemenkumham menolak pengesahan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang.
“Ketika pihak kami yang ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM seperti sekarang, maka pastinya kami akan terus melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan di PTUN,” kata Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi kubu KLB Saiful Huda, dalam keterangannya, Rabu (31/3/2021).
Menurut Huda, keputusan Kemenkumham tidak menentukan nasib kepengurusan Partai Demokrat versi KLB. Oleh sebab itu, pihaknya akan mencari kepastian hukum melalui gugatan ke PTUN.
Ia menyebut, terdapat pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Partai Politik dalam AD/ART Partai Demokrat.
“Apalagi fakta telah menunjukkan berbagai kenyataan bahwa terdapat banyak pelanggaran UU Partai Politik yang terdapat dalam AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 pimpinan AHY,” ungkap dia.
Kemarin Kemenkumham menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB di Deli Serdang pada 5 Maret 2021. Sebab, dari hasil pemeriksaan dan verifikasi Kemenkuham, masih terdapat beberapa kelengkapan dokumen yang belum dipenuhi. Antara lain perwakilan DPD dan DPC yang datang tidak disertai mandat Ketua DPD dan DPC.
Sebelumnya, beberapa politikus partai berlambang bintang mercy tersebut menggalang KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada awal Maret 2021. Hasil kongres memutuskan Moeldoko sebagai ketua umum.
Dalam beberapa kesempatan, Moeldoko menolak disebut merebut Demokrat. Ia mengatakan tidak pernah mengemis jabatan. “Saya tidak pernah mengemis untuk mendapat pangkat dan jabatan, apalagi menggadaikan yang selama ini saya perjuangkan,” katanya.
Menurut Moeldoko, dia konsisten dan rela mempertaruhkan diri untuk membela Pancasila dan Merah Putih. Dia mengatakan bakal berdiri untuk memimpin meruntuhkan siapa pun yang berusah merusak ke-Indonesiaan.
“Saya konsisten, saya rela mempertaruhkan leher saya untuk terus menegakkan Pancasila dan berkibarnya Merah Putih,” ucap Moeldoko soal tudingan merebut partai lewat KLB Demokrat. (Bie/berbagai sumber)
