Jakarta, JurnalBabel.com – Dinamika hubungan antara gerakan rakyat dan partai politik menjadi salah satu pokok bahasan penting dalam Seminar Internasional Partai Buruh di Hotel Tavia Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Ahad (18/1/2026).
Materi tersebut disampaikan oleh Said Salahudin, selaku Ketua Tim Khusus (Katimsus) Partai Buruh, yang mengulas perjalanan panjang gerakan sosial di Indonesia hingga lahirnya Partai Buruh sebagai alat politik kelas pekerja.
Dalam pemaparannya, Said Salahudin menjelaskan bahwa dalam sejarah politik Indonesia terdapat fase kepakuman partisipasi politik gerakan rakyat, termasuk buruh dan mahasiswa. Kekosongan tersebut kemudian diambil alih oleh partai-partai politik mapan, sehingga ruang representasi rakyat semakin menyempit dan dikendalikan oleh elite partai.
Ia mengungkapkan, pada masa lalu banyak pemimpin lokal gerakan sebenarnya pernah bergabung dengan partai politik, bahkan dalam waktu yang cukup lama. Namun, pengalaman tersebut tidak selalu berujung pada penguatan gerakan, melainkan justru memunculkan persoalan subordinasi gerakan terhadap kepentingan partai.
Menurut Said, persoalan mendasar terletak pada sistem kepartaian dan kepemiluan di Indonesia, di mana aturan pemilu dibuat oleh partai politik yang juga menjadi peserta pemilu. Kondisi ini menyebabkan regulasi kerap disusun untuk menguntungkan partai-partai besar, bukan untuk memperluas demokrasi dan membuka ruang partisipasi rakyat.
Ia mencontohkan beratnya syarat pendirian dan verifikasi partai politik, mulai dari kepengurusan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga kewajiban memiliki ribuan anggota dengan kartu tanda anggota (KTA). Aturan tersebut dinilai secara sistematis menghambat lahirnya partai baru berbasis gerakan rakyat, dan memaksa banyak kelompok akhirnya bergantung pada partai lama.
Namun, Said Salahudin menegaskan bahwa pengalaman pahit tersebut justru menjadi pelajaran politik yang berharga bagi Partai Buruh. Sejak dibangun kembali pada 2021, Partai Buruh menghadapi proses verifikasi yang panjang dan berat hingga akhirnya dinyatakan lolos serta mendapatkan pengakuan negara pada April 2022.
“Proses itu menjadi sekolah politik yang mahal, tetapi membuktikan bahwa partai berbasis kelas pekerja bisa bertahan dan menang,” tegas Said dilansir dari koranperdjoengan.com.
Ia menyampaikan bahwa dalam kontestasi politik, Partai Buruh mampu mengalahkan partai-partai lama maupun partai-partai baru, membuktikan bahwa kekuatan gotong royong, militansi kader, dan konsolidasi dari bawah merupakan modal utama perjuangan politik kelas pekerja.
Menjelang Kongres Partai Buruh ke-V, Said Salahudin menekankan bahwa kemenangan politik tidak cukup hanya mengandalkan isu, slogan, metode, atau teknik kampanye semata. Yang dibutuhkan adalah konsolidasi nyata, keberanian tampil di ruang publik, serta kebanggaan kolektif sebagai partai kelas pekerja.
Ke depan, ia mendorong agar konsolidasi Partai Buruh dilakukan secara lebih terbuka, inklusif, dan masif. Tidak boleh ada lagi rasa ragu atau malu dalam berpolitik. Rakyat pekerja harus bangga menyatakan identitas politiknya.
“Buruh dan rakyat pekerja tidak cukup hanya menjadi kekuatan sosial. Kita harus menjadi kekuatan politik yang menentukan arah negeri,” katanya.
Dengan pengalaman, jaringan, dan kesadaran politik yang telah terbangun, Said Salahudin optimistis Partai Buruh mampu menjadikan Pemilu 2029 sebagai momentum penting untuk memperkuat representasi politik kelas pekerja, selama perjuangan dijalankan secara kolektif, disiplin, dan konsisten.
