Jakarta, JurnalBabel.com – Pakar komunikasi politik, Hendri Satrio (Hensat), menyoroti kasus pengiriman paket berisi bangkai kepala babi tanpa telinga dan bangkai tikus tanpa kepala ke kantor media Tempo di Jakarta belum lama ini.
Menurutnya, seharusnya negara tersinggung dan marah atas kejadian ini, mengingat pers merupakan pilar ke-4 demokrasi.
“Alasannya sederhana, mengirim bangkai adalah perbuatan tercela yang tidak sesuai dengan Pancasila,” kata Hensat kepada wartawan, kemarin.
Oleh karena itu, Hensat berpendapat aparat negara harus segera bertindak mengusut kasus ini tanpa menunggu laporan dari pihak Tempo.
“Tanpa menunggu laporan dari sang media, aparat negara langsung bergerak mengusut kasus ini dan menemukan pelakunya sebelum bangkai-bangkai ini dimakan belatung,” ujarnya.
Pendiri lembaga survei KedaiKopi ini juga menyinggung isu pembungkaman pers terkait peristiwa ini. Ia menilai kasus semacam ini bisa menjadi bentuk intimidasi yang mengancam kebebasan pers.
“Pers kan merupakan pilar ke-4 demokrasi, seharusnya negara pun melindungi keberadaan pers sebagai pihak yang berperan sebagai check and balances. Jangan diintimidasi apalagi dengan teror sejenis itu (pengiriman bangkai tikus dan kepala babi),” katanya.
Lebih lanjut Hensat mengkritik pernyataan Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi yang menyebut bahwa kepala babi cukup dimasak saja.
Ia mengkritik keras pernyataan tersebut, karena menjadi contoh buruknya komunikasi pejabat publik.
“Ini menunjukkan betapa rendahnya sensitivitas pejabat dalam berkomunikasi. Alih-alih merespons serius, malah memberikan tanggapan yang tidak substantif,” ujarnya.
Pernyataan Hensat ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta komunikasi pejabat pemerintah diperbaiki.
Ia menegaskan, komunikasi pejabat yang buruk ini sudah tidak bisa dibantah dengan adanya pernyataan presiden tersebut.
“Pernyataan presiden itu sudah jelas menandakan komunikasi pemerintah ke rakyat memang buruk, masa mau dibantah?” kata Hensat.
Ia menegaskan, komunikasi yang buruk antara pemerintah dan masyarakat telah menjadi masalah nyata yang perlu segera diatasi.
Hensat mendukung arahan Prabowo tersebut. Ia menekankan perbaikan komunikasi pejabat publik bukan sekadar keinginan, melainkan kebutuhan mendesak
“Pejabat harus belajar menyampaikan pesan yang jelas, sensitif, dan sesuai dengan konteks, agar kepercayaan rakyat tidak semakin terkikis,” pungkasnya.
