Jakarta, JurnalBabel.com – Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menyambut baik Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan Kementerian Pertanian (Kementan) dilebur dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
“Usul itu boleh saja dan bagus menurut saya. Keputusan akhirnya ada di tangan presiden,” kata Hendri Satrio.
Pendiri Lembaga Survei KedaiKopi bahkan berpandangan usulan tersebut dapat dijadikan program kampanye Cak Imin jika nantinya maju sebagai Capres atau Cawapres di 2024.
“Bagus juga nih dijadikan programnya Cak Imin nanti bila dapatkan tiket capres atau cawapes salah satu programnya,” ujarnya kepada jurnalbabel.com, Minggu (25/12/2022).
Sebelumnya, Cak Imin mengusulkan Kementan dilebur menjadi satu dengan Kemendes PDTT).
Hal itu diungkapkan Cak Imin saat menyapa ribuan Relawan Bagus Muhaimin Jawa Barat di Agrowisata Tirta Kahuripan, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, pada Rabu (21/12/2022). Cak Imin menyinggung kiprah dan peran penting Kemendes selama ini.
“Uang negara tidak harus habis di atas, tapi harus habis di tingkat bawah, di pendidikan dan desa,” kata Cak Imin dalam keterangannya, Kamis (22/12/2022).
“Tahu nggak ketika krisis ekonomi, di atas gelempangan tidak mampu, justru yang di bawah yang bisa nahan. Kemarin saat pandemi semua sektor rontok, hanya pertanian yang punya daya tahan, dan itu desa,” imbuhnya.
Setelah mengurai peran penting Kemendes, Cak Imin mengusulkan Kementan dilebur menjadi satu dengan Kemendes. Ia beralasan dua kementerian ini punya peran hampir sama dan jika disatukan bukan tidak mungkin akan lebih memberi dampak konkret bagi kemajuan desa.
“Kalau ide Kementerian Desa harus bertahan itu terlalu sederhana, bahkan Kementerian Pertanian harus ditarik menjadi bagian Kementerian Desa. Supaya apa? Supaya clear apa yang menjadi kebutuhan desa tertangani secara sistematis sesuai kebutuhan desa,” tutur Wakil Ketua DPR RI itu.
Cak Imin menjelaskan ada dua sektor, yang harus mendapat perhatian perubahan mendasar melalui pembangunan dari bawah. “Pembangunan dari bawah apa itu? Desa pembangunan tidak dari atas tapi dari desa,” katanya.
Yang kedua soal kelautan, ia menerangkan lautan Indonesia yang kaya selama puluhan tahun bahkan sejak zaman Bung Karno tidak tersentuh format politik nasional. “Maka ketika reformasi semua isu kelautan dan desa terus menjadi perjuangan,” ujarnya. (Bie)
