Jakarta, JurnalBabel.com – Pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bahwa dana pensiunan ASN, TNI & POLRI belakangan ini menjadi sorotan publik. Pasalnya dia menyatakan bahwa dana pensiunan membebani APBN hingga Rp 2.800 Triliun.
Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Byarwati, menyoroti pernyataan yang kurang bijak serta dapat menyakiti perasaan dari ASN, TNI & POLRI dan tidak kreatifnya pemerintah dalam mengatasi kondisi perekonomian saat ini.
“Pernyataan pemerintah seperti ini sangat tidak perlu, padahal kondisi masyarakat sedang dibebankan oleh kondisi perekonomian yang tidak membaik. Jangan cari alasan dengan menjadikan dana pensiunan ASN, TNI & POLRI sebagai beban APBN,” kata Anis di Jakarta, Selasa (30/8/2022).
Lebih lanjut Wakil Ketua BAKN DPR RI ini menyinggung asal dari iuran dana pensiun yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) juga berasal dari kantong gaji para abdi negara yang dipotong sebesar 4,75% setiap bulannya, dan statement ini bisa berdampak buruk terhadap kinerja yang menurun.
“Jelas sudah diatur dari dulu oleh undang-undang kalau iuran ini dipotong sebesar 4,75% setiap bulannya dari gaji ASN, TNI dan POLRI. Tolong bijaksanalah pemerintah dalam mengeluarkan statement, bisa berdampak psikologis terhadap menurunnya motivasi dan produktifitas kerja abdi negara,” tuturnya.
Lebih lanjut Anggota Komisi XI DPR RI ini mengingatkan pendekatan pemerintah jangan menjadikan ASN, TNI & POLRI sebagai faktor produksi dengan acuan beban biaya atau cost. Sedangkan di negara-negara maju pendekatannya sudah human capital.
“Pemerintah seharusnya sadar betul pendekatan manusia jangan berdasarkan biaya atau cost karena ini menjadikan manusia sebagai faktor produksi bukan human capital,” tegasnya.
Anis membenarkan atas urgensi perbaikan sistem iuran dana pension yang lebih berkeadilan di masa mendatang. Terlebih dengan tantangan ageing population yang harus dipersiapkan sedari sekarang, namun tetap dengan cara menjaga perasaan abdi negara.
“Secara umum skema iuran dana pensiun memang harus diperbaiki, dengan model manfaat pasti yang unfully funded dalam jangka panjang, negara tidak akan sanggup menanggung semua pensiunan dan anak-anaknya hingga usia dewasa. Disisi lain, perlu diperhatikan banyak rakyat sebagai pegawai swasta yang tidak bisa mendapatkan pensiun, dan mereka pembayar pajak (ikut menanggung) juga”, ungkapnya.
Oleh karena itu, perlunya pemerintah mengambil sikap yang jelas dan berpihak kepada masyarakat, dengan melakukan efisiensi APBN dari banyaknya pengeluaran yang tidak tepat sasaran di tengah kondisi perekonomian nasional yang masih mengalami tekanan.
“Kenapa tidak menunda proyek-proyek besar yang tidak prioritas? Alih-alih mempermasalahkan dana pensiun, Pemerintah harus mencari cara untuk menyelamatkan APBN kita,” pungkasnya. (Bie)
